GERPOLEK (Gerilya-Politik-Ekonomi),Tan Malaka 1948

Sudah kepinggir kita terdesak! Sampailah konon sisa-ruangan yang tinggal bagi kita dalam hal politik, ekonomi, keuangan, dan kemiliteran. Inilah hasilnya lebih dari pada dua tahun berunding! Lenyaplah sudah persatuan Rakyat untuk menentang kapitalisme-imperialisme! Lepaslah sebagian besar daerah Indonesia ke bawah kekuasaan musuh. Kembalilah sebagian besar bangsa Indonesia ke bawah pemerasan-tindasan Belanda. Berdirilah pelbagai Negara boneka dalam daerah Indonesia, yang boleh diadu-dombakan satu dengan lainnya! Kacau-balaulah perekonomian dan keuangan dalam daerah Republik sisa. Akhirnya, tetapi tak kurang pula pentingnya terancamlah pula Tentara Republik oleh tindakan REORGANISASI DAN RATIONALISASI yang dalam hakekatnya menukar Tentara Republik menjadi tentara Kolonial: SATU TENTARA TERPISAH DARI RAKYAT UNUTK MENINDAS RAKYAT ITU SENDIRI. Alangkah besar perbedaannya keadaan sekarang dengan keadaan pada enam bulan permulaan Revolusi! Dikala itu 70 juta Rakyat Indonesia bertekat satu menentang kapitalisme/imperialisme! Segala alat dan sumber kekuasaan berada di tangan Rakyat Indonesia. Semua sumber ekonomi dipegang oleh Rakyat sendiri. Seluruhnya Rakyat serentak mengambil inisiatif membentuk laskar dan Tentara, mengadakan penjagaan di sepanjang pantai dan di tiap kota dan desa dan serentak-serempak mengadakan pembelaan dan penyerbuan! Dapatkah dikembalikan semangat 17 Agustus? Sejarah sajalah kelak yang bisa memberi jawab! Tetapi sementara putusan Sejarah itu dijalankan, maka kita sebagai manusia dan anggota masyarakat ini tak boleh diam berpangku tangan saja melihat gelombang memukul-mukul geladak Kapal Negara, yang sedang terancam karam itu. Saya rasa salah satunya Daya-Upaya untuk menyelamatkan Kapal Negara yang terancam karam itu, ialah pembentukan Laskar Gerilya dimana-mana, di darat dan di laut! Perasaan perlunya dibentuk laskar Gerilya dimana-mana itulah yang sangat mendorong saya, merisalah “SANG GERILYA” ini! Malangnya sedikit, penulis ini bukanlah seorang Ahli-Kemiliteran. cuma ada sedikit banyak bergaul dengan prajurit di dalam ataupun di luar negeri dan memangnya selalu tertarik oleh ilmu kemiliteran. Pengetahuan yang dipakai buat membentuk risalah ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari percakapan dengan para prajurit itu serta dari pembacaan Buku dan Majalah Kemiliteran. Tetapi bukanlah hasil pembacaan yang masih segar-bugar. Melainkan sebagian besarnya adalah hasil pembacaan lebih dari pada 30 tahun lampau. Tertumbuklah kemauan penulis ini hendak menjadi opsir di masa berusia pemuda di Eropa, pada pelbagai halangan dan rintangan maka terbeloklah perhatian kepada pembacaan beberapa Buku dan Majalah Militer, dalam suasana Perang-Dunia Pertama. Pengetahuan yang diperoleh di masa itulah yang masih dipegang sekarang! Pengetahuan itu memangnya mendapat beberapa perubahan selama bertahun-tahun di luar Negeri. Tetapi tinggal pengetahuan lama dan keadaan berada di antara empat tembok batu di belakang ruji-besi ini sama sekali tak ada pustaka kemiliteran, untuk menguji kembali pengetahuan yang dipergunakan dalam Risalah ini sebagai bahan. Dalam keadaan begini, maka mungkin sekali beberapa Hukum Keprajuritan, yang terpaksa dibentuk sendiri itu kurang tepat atau kurang memadai. Tetapi mengharap dan percaya sungguh, bahwa para Ahli dan Pahlawan akan mengambil yang baiknya saja dan akan membuang yang buruk; seterusnya akan menambah yang kurang dan mengurangi yang berlebih. Kami mengharap dan percaya pula, bahwa para Ahli dan Pahlawan akan memaafkan semua kekurangan dan kesalahan kami. Pokok perkara buat kami dalam keadaan terpaksa terpisah dari Masyarakat ini, bukanlah terutama MENYELESAIKAN soal Militer, sebagai bagian terpenting dari Revolusi ini, tetapi untuk MEMAJUKAN soal ini. Mudah-mudahan para-teman-seperjuangan yang lebih ahli dan lebih berpengalaman dalam keprajuritan itu, kelak akan mengambil inisiatif mengarang buku kemiliteran itu, yang lebih sempurna. Buku semacam itu perlu sekali buat mempopulerkan ilmu-keprajuritan di antara Rakyat serta Pemuda kita justru sekarang ini! Perkara latihan dan teknik Perang sengaja tiada kami majukan disini! Dalam hal ini latihan-Jepang selama dua-tiga tahun dan teristimewa pula latihan dan teknik perang selama dua-tiga tahun bertempur di medan peperangan Indonesia yang sesungguhnya itu, kami rasa sudah lebih dari pada memadai, dan diketahui oleh pulu ribuan prajurit kita sekarang. Yang kami majukan disini cuma beberapa Hukum-Kemiliteran yang kami rasa amat penting! Hukum Kemiliteran itulah, disamping pengetahuan yang lain-lain tentang politik dan ekonomi yang kami rasa harus dimiliki oleh SANG GERILYA, sebagai anggota atau pemimpin Laskarnya. Taktik Gerilya yang mengacau-balaukan Tentara Napoleon di Spanyol pada abad yang lalu; taktik Gerilya sekepal Laskar-Boor yang mengocar-kacirkan Tentara Inggris yang kuat-modern pada permulaan abad ini di Afrika-Selatan, taktik Gerilya yang memusing-menggila-bingungkan Tentara ber-mesinnya Fasis Jerman di Rusia pada perang Dunia kedua yang baru lalu ini ……………. Taktik dan Laskar Gerilya adalah senjata yang maha-tajam bagi Rakyat Miskin tertindas; bersenjata serba sederhana saja, untuk menghalaukan musuh yang bersenjatakan modern. Mudah-mudahan Risalah, yang tertulis tergesa-gesa dalam keadaan serba sulit ini akan memberikan faedah kepada pemuda/pemudi, pahlawan-perwira pembela bangsa dan Masyarakat-Murba Indonesia Raya! Rumah Penjara Madiun, 17 Mei 1948 Penulis T A N M A L A K A

Sang Revolusioner Indonesia, Tan Malaka.

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 – wafat di Jawa Timur, 21 Februari 1949 dalam umur 51 tahun) adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris. Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai "Pahlawan revolusi nasional" melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang tahun 1963. Tan Malaka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat. Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Sutan Sjahrir bulan Juni 1946 oleh "sekelompok orang tak dikenal" di Surakarta sebagai akibat perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda. Riwayat: Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda. Perjuangan: Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya. Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar. Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh. Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”. Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI. Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso. Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun. Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis "Menuju Republik Indonesia". Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925. Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya "Tan Malaka Bapak Republik Indonesia" memberi komentar: "Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah…." Madilog: Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama. Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia. Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya. Pahlawan: Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu. Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta. Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang Sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV, Harry A Poeze kembali merilis hasil penelitiannya, bahwa Tan Malaka ditembak pasukan TNI di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada 21 Februari 1949. Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional. Tan Malaka dalam fiksi: Dengan julukan Patjar Merah Indonesia Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Patjar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air-nya, Indonesia, dari kolonialisme Belanda. Karena kegiatannya itu, ia harus melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buruan polisi rahasia internasional. Salah satu roman Patjar Merah yang terkenal adalah roman karangan Matu Mona yang berjudul Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Nama Pacar Merah sendiri berasal dari karya Baronesse Orczy yang berjudul Scarlet Pimpernel, yang berkisah tentang pahlawan Revolusi Prancis. Dalam cerita-cerita tersebut selain Tan Malaka muncul juga tokoh-tokoh PKI dan PARI lainnya, yaitu Muso (sebagai Paul Mussotte), Alimin (Ivan Alminsky), Semaun (Semounoff), Darsono (Darsnoff), Djamaluddin Tamin (Djalumin) dan Soebakat (Soe Beng Kiat). Kisah-kisah fiksi ini turut memperkuat legenda Tan Malaka di Indonesia, terutama di Sumatera. Beberapa judul kisah Patjar Merah: Matu Mona. Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Medan (1938) Matu Mona. Rol Patjar Merah Indonesia cs. Medan (1938) Emnast. Tan Malaka di Medan. Medan (1940) Tiga kali Patjar Merah Datang Membela (1940) Patjar Merah Kembali ke Tanah Air (1940) Buku Dari Pendjara ke Pendjara: Menuju Republik Indonesia Dari Pendjara ke Pendjara, autobiografi Madilog Gerpolek (WikiPedia.com)

Pembunuh Tan Malaka mantan Walikota Surabaya.

Selama 20 tahun sejarawan Belanda Harry Poeze mencari makam Tan Malaka. Pembunuh Tan Malaka mantan wali kota Surabaya. Pemakaman itu terletak di atas bukit. Batu besar tinggi menjulang, lebih tinggi dari pohon kelapa, melintang di tengah bukit. Batu inilah yang menginspirasi para pembabat dusun untuk memberi nama kampungnya Selopanggung. "Selo" dalam bahasa Jawa berarti "batu", sedangkan "panggung" bermakna "berdiri" atau "tempat pentas". Jadi, Selopanggung bisa diartikan sebagai batu yang berdiri tegak. Dusun ini terletak di Kecamatan Semen, berjarak sekitar 20 kilometer sebelah Barat kota Kediri. Untuk menuju dusun ini orang harus melewati jalan menurun yang curam. Jika lewat selintas di jalan utama, kita tak menduga bahwa di bawah jalan curam tersebut terdapat dusun yang cukup besar. Nah, makam Mbah Selo, perintis dusun Selo, masih harus dicapai dengan menyusuri sungai kecil berbatu, kemudian turun ke sungai besar, naik ke bukit, sampai ke batu jangkung itu, lalu belok kiri dan seratus langkah kemudian baru tiba di makam. Ada dua pohon kamboja di makam itu. Pertama sudah sangat tua, lebih dari seratus tahun. Satunya lagi lebih muda. "Di bawah pohon kamboja tua inilah Mbah Selo dimakamkan. Sedangkan yang di bawah pohon kamboja yang agak muda itu, terdapat makam tawanan yang dibunuh tentara dan buku-bukunya dibakar," kata Mbah Tolu, 68 tahun, kepada Tempo. Ke dusun ini pula sejarawan Belanda Harry Poeze, 60 tahun, dua kali datang. Pertama, pada awal 1990-an dan kedua, dua tahun lalu. Direktur KITLV Press (Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara) ini telah 20 tahun mencari makam Tan Malaka. Baru di dusun itulah ia yakin bahwa "tawanan yang dibunuh tentara" seperti disebutkan Mbah Tolu itu adalah Tan Malaka. Mbah Tolu ingat, saat itu ia berumur 10 tahun, ada serombongan tentara yang dipimpin Letnan Dua Soekotjo memasuki kampungnya. Bersama rombongan pasukan itu terlihat seorang laki-laki yang kata Tolu, "tangannya ditali, seperti tawanan. Mungkin itu yang bernama Tan Malaka." Poeze mengatakan, penulis Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika, kitab yang menghubungkan cara berpikir ilmu pengetahuan dengan kebudayaan Indonesia dan gerakan revolusi, itu ditangkap dan ditembak mati di Selopanggung pada 21 Februari 1949. "Dia ditembak atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalyon Sikatan bagian Divisi Brawijaya," ucap Poeze. "Soekotjo terakhir berpangkat brigadir jenderal dan pernah menjadi Wali Kota Surabaya." Temuan Poeze ini menggugurkan cerita bertahun-tahun yang menyebutkan Tan Malaka mati ditembak di tepi sungai Brantas di wilayah Kediri. Tesis ini juga merevisi dugaan bahwa pasukan Partai Komunis Indonesia berada di belakang pembunuhan itu. Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi, misalnya, dalam buku Sukarni dalam Kenangan Teman-temannya, menyebutkan bahwa pasukan Pesindo (PKI) membunuh Tan Malaka lantaran tak menginginkan Tan Malaka yang telah mendapat testamen dari Bung Karno menjadi presiden. Soekarno pada awal September 1945 memang mengeluarkan testamen yang menyebutkan "bila saya dan Hatta terhalang memimpin revolusi, saudara Tan Malaka melanjutkan memimpin revolusi." Cerita kematian Tan Malaka itu mengisi salah satu bagian dari buku setebal 2.200 halaman yang telah ia luncurkan akhir Juli lalu. Buku berbahasa Belanda itu berjudul Vurguisden Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolution 1945-1949 (Tan Malaka, Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949). Terjemahan Indonesia buku tersebut paling cepat baru akan diluncurkan Desember nanti. Kepada Tempo, Poeze yang telah 36 tahun meneliti Tan Malaka itu bercerita tentang periode akhir hidup tokoh yang disebut Muhammad Yamin sebagai "Bapak Republik Indonesia" ini. Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bahwa Tan Malaka dibunuh di Selopanggung dan bukannya di tepi kali Brantas? Saya memeriksa satu persatu berbagai versi kematian Tan Malaka. Seluruhnya ada delapan versi. Ada yang menyebut bahwa Tan Malaka mati di tepi sungai Brantas. Ini versi yang terbanyak disebut. Ada pula versi yang ditulis seseorang pada 1980-an yang mengaku sebagai penembak Tan Malaka. Saya ketemu dia dan saya tanya seperti apa Tan Malaka yang dia tembak mati. Saya tahu persis dia salah. Nah, kemudian ada keterangan dari seorang tentara yang menyebut bahwa salah seorang hakim mahkamah militer luar biasa adalah pelaku penembakan itu. Dia tak menyebutkan namanya, karena dia takut. Maklum saat itu zaman Orde Baru. Saya cari seluruh daftar nama hakim dan satu per satu saya telusuri riwayat mereka. Saya tahu Tan Malaka pernah membangun markas gerilya di Kediri. Saya cari siapa hakim yang pernah bertugas di wilayah Kediri. Ketemu. Orang itu bernama Hendrotomo. Tapi saat itu saya belum sempat wawancara dia. Hendrotomo keburu meninggal. Sesudah meninggal, tentara yang ketakutan itu baru mengaku terus terang bahwa orang yang dia maksud adalah Hendrotomo. Ini benar-benar sejarah yang rumit, dan saya menelitinya persis seperti pekerjaan detektif. Lalu bagaimana Anda menguji kebenaran informasi itu? Anggota TNI ini menyebut pada 1949 itu Hendrotomo merupakan anggota Batalyon Sikatan pimpinan Soerahmat. Saya segera menghubungi Soerahmat yang pada 1980-an itu masih hidup. Tapi Soerahmat tak banyak menjawab. Ia cuma menyebut lupa. Daerah-daerah yang dikuasai batalyon ini di Kediri saya datangi. Saya keluar masuk desa, tanya ke lurah-lurah dan orang-orang tua yang mengenal seluk beluk batalyon ini. Sampai di sini belum ketemu Dusun Selopanggung dan nama Letda Soekotjo. Lalu dari beberapa orang partai Murba (partai yang didirikan Tan Malaka), saya mendapat beberapa nama orang yang menjadi pengawal Tan Malaka saat lari dari markasnya di Desa Belimbing karena serbuan TNI dari divisi Brawijaya, dan pada saat yang sama Belanda masuk ke Kediri pada agresi II. Pengawal Tan Malaka yang saya wawancarai itu bernama Jakfar dan Soekatma. Mereka ikut mengawal Tan Malaka hingga dekat Selopanggung, sebelum akhirnya melarikan diri dan meninggalkan Tan Malaka sendirian. Kaki Tan Malaka saat itu terluka sehingga tak bisa lari. Berikutnya, dari seorang bekas tentara teritorial yang tahu persis daerahnya menyebut bahwa Tan Malaka ditahan Soekotjo dan ditembak mati di Selopanggung. TNI waktu itu punya dua bagian: fungsional dan teritorial. TNI fungsional diberi tunjangan yang baik. Tentara teritorial yang berpangkat sangat rendah tak bersimpati pada TNI fungsional karena mereka tak diberi amunisi. Sumber saya ini tampaknya tak menyukai kiprah Soekotjo. Ia pun dengan mudah menceritakan penangkapan Tan Malaka. Cerita ini mirip dengan semua informasi yang terdapat dari berbagai sumber. Inilah gambar yang benar dari pelbagai versi kejadian. Jadi yang siapa yang menembak: Soekotjo atau Hendrotomo? Hendrotomo itu atasan Soekotjo. Dialah yang mempertanggungjawabkan tindakan Soekotjo pada atasannya, Soerahmat. Buku biografi Soerahmat yang diterbitkan anaknya, Suyudi Soerahmat, pada 2000, menuliskan dengan jelas, ada sebuah laporan dari bawahan Soerahmat bernama Hendrotomo. Di situ disebutkan Soerahmat bertanya pada Hendrotomo: bagaimana dengan Tan Malaka? Hendrotomo bilang, "sudah dibereskan dan dikuburkan". Ada proses? Hendrotomo bilang "ada proses". Proses yang dimaksud di sini adalah pengadilan militer yang dilakukan oleh Soekotjo. Tentu saja ini pengadilan main-main. Anda bertemu Soekotjo? Tidak. Dia sudah meninggal pada 1980-an. Dia pernah menjadi Wali Kota Surabaya dan berpangkat terakhir Brigadir Jenderal. Saya hanya bertemu dengan istri Soekotjo. Saya tanya pada dia, apakah tahu hubungan antara Soekotjo dan Tan Malaka? Dia tidak tahu. Ini bisa dimengerti karena perkawinan keduanya terjadi jauh sesudah penembakan. Soekotjo tidak bercerita pada istrinya. Nah, buku ini mengungkap peran Soekotjo. Saya berharap istri dan keluarga Soekotjo tidak marah ketika saya tulis Soekotjo adalah pembunuh Tan Malaka. Ini kenyataan sejarah. Soekotjo menembak atas inisiatif sendiri atau atas perintah atasannya? Menurut saya, itu atas inisiatif sendiri, bukan karena perintah Hendrotomo atau atasannya lagi. Dua orang ini, Soekotjo dan Hendrotomo, adalah orang kanan dan sangat membenci semua orang kiri. Sewaktu pemberontakan Madiun mereka sangat membenci orang kiri. Hendrotomo dan Soekotjo tak bisa membedakan orang kiri dan orang radikal kiri. Soekotjo tahu bahwa orang yang dia tahan adalah Tan Malaka, orang kiri yang berbahaya. Dengan regu yang kecil, pasukan Soekotjo waswas. Kalau tidak ditembak, maka mereka yang akan ditembak bila bertemu dengan orang-orang Tan Malaka. Maka regu Soekotjo ini pun memutuskan sendiri. Hanya saja, pembunuhan itu mungkin tak akan terjadi jika tak ada perintah Soengkono, panglima divisi Brawijaya di Jawa Timur yang mengirimkan radiogram ke daerah-daerah bahwa aktivitas gerakan Tan Malaka berbahaya dan harus dihentikan. Ini kata-kata yang abstrak. Bisa ditafsirkan macam-macam. Perintahnya yang jelas adalah agar markas Tan Malaka di desa Belimbing, Kediri, harus diduduki dan batalyon Sabarudin yang melindungi Tan Malaka dibubarkan. Dalam perintah itu juga disebut mereka harus ditahan dan jika ada perlawanan bisa dipakai hukum militer. Mungkin Soekotjo menafsirkan perintah "hukum militer" sebagai tembak mati. Saat itu pimpinan TNI tahu persis penangkapan Tan Malaka oleh Soekotjo? Tidak. Komunikasi sangat terbatas. Hanya ada satu kurir antara kompi satu dengan kompi lain. Tidak ada radio. Makan waktu beberapa hari untuk pergi. Dalam waktu yang terbatas itu, Soekotjo beraksi sendiri, tanpa konfirmasi dari atasannya. Bagaimana ceritanya Tan Malaka ditangkap di Selopanggung, sementara di Belimbing sebetulnya dia sudah terkepung? Pada mulanya, divisi Brawijaya mengepung markas Belimbing. Tapi ketika tengah mengepung itulah datang serangan dari Belanda. Pasukan pengepung dan 50 pengawal Tan Malaka, termasuk anggota batalyon Sabarudin, lari tunggang langgang. Rombongan Tan Malaka terpecah empat. Tan Malaka dikawal enam orang. Mereka bergerak sekitar 60 kilometer ke arah Selatan mencari kesatuan yang bersimpati pada Tan Malaka. Tapi mereka harus melewati satu daerah yang dikuasai oleh pasukan yang membenci orang-orang kiri. Inilah kesatuan batalyon Sikatan. Di Selopanggung mereka bertemu regu Soekotjo. Enam pengawal Tan Malaka lari. Empat ke arah Sungai Brantas, dua lagi ke arah Selatan dan selamat. Tiga dari empat orang yang ke sungai Brantas ditembak mati. Seorang lagi melompat ke kali, berenang, dan selamat. Orang yang selamat inilah yang menjadi sumber saya. Kisah penembakan di tepi sungai Brantas itu kemudian dipercaya sebagai kisah kematian Tan Malaka. Padahal salah. Mengapa TNI menilai Tan Malaka dan Sabarudin berbahaya? Tan Malaka ke Belimbing untuk bergerilya. Saya bertemu sekitar 10 orang yang masih ingat kehadiran Tan Malaka di Belimbing. Di desa ini, Tan Malaka banyak menulis pamflet yang ia beri nama Dari Markas Murba Terpendam. Dia bikin pamflet yang mengecam Soekarno-Hatta yang bersedia ditahan begitu saja oleh Belanda dalam agresi II pada Desember 1948. Tan Malaka menilai keduanya mengkhianati republik karena tidak memutuskan bergerilya melawan Belanda. Dalam kondisi RI tanpa presiden dan wakil presiden itulah Tan Malaka menggunakan testamen dari Bung Karno. Dia mengajak rakyat perang gerilya melawan Belanda sebagaimana dilakukan Soedirman. Dari markas itu pula, Tan Malaka mengkritik divisi Brawijaya yang pengecut dan tak peduli pada kepentingan rakyat. Kritik ini tak disukai Soengkono yang kemudian mengeluarkan perintah penangkapan Tan Malaka. Kenapa Tan Malaka memilih ikut Sabarudin ke Kediri? Ini juga teka-teki untuk saya. Sesudah ditahan di 15 tempat selama dua tahun sejak Juli 1946, Tan Malaka dibebaskan, tanpa diberi amnesti oleh Soekarno. Saat itu Tan Malaka ditahan karena mengecam politik Soekarno yang tak revolusioner. Tapi ketika dibebaskan, Tan Malaka kemudian dipakai oleh Soekarno untuk menghadang politik PKI. Waktu itu dari Moskow, Muso dikirim untuk mendirikan Republik Indonesia-Sovyet. Tan Malaka dibebaskan untuk mendirikan salah satu alternatif kiri untuk melawan Muso. Lalu terjadi pemberontakan PKI Madiun pada akhir September 1948. Soekarno menumpas Muso. Pada 7 November 1948 pun Tan Malaka mendirikan partai Murba. Dia bukan ketua, tapi duduk di dewan partai. Sesudah terbentuk, kemudian ia memutuskan berkeliling daerah. Kebetulan waktu itu ada undangan dari batalyon Sabarudin untuk pergi ke Jawa Timur. Sabarudin menjamin keamanan Tan Malaka. Dia naik kereta api khusus dengan 50 pengawal dari Yogyakarta ke Kediri. Tan Malaka pergi ke sana antara November-Desember 1948, dan sibuk mendirikan organisasi pertahanan rakyat, dengan fokus kerja sama antara rakyat biasa dan kesatuan militer. Ini adalah perwujudan dari ide Tan Malaka dalam bukunya, Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi). Dalam buku itu disebut perlunya dibentuk pertahanan rakyat. Tapi gagasan itu baru dalam tahap awal, Belanda keburu datang. Saya juga bertanya kenapa ikut Sabarudin? Padahal Sabarudin dikenal sebagai seorang aneh, gila, dan bahkan psikopat. Dia sebetulnya orang pintar, ikut sekolah Belanda, tapi otaknya terganggu. Dia tentara yang sangat mengagumi Tan Malaka. Tapi perilakunya aneh. Setiap ada tawanan, dia ingin menembak mati. Dia juga disebut senang minum darah musuh. Tindakan Sabarudin yang keterlaluan itu sebetulnya yang menyebabkan Soengkono membubarkan batalyon Sabarudin. Sebagai bagian dari divisi Soengkono, Sabarudin lebih memilih jalan sendiri. Aneh sekali, Tan Malaka yang intelektual dan mengerti betul gerakan revolusi ikut seorang psikopat. Ini kesalahan besar. Sabarudin mati dalam pengejaran divisi Soengkono? Tidak. Dia berhasil lolos. Dia sangat marah mendengar kematian Tan Malaka. Kembali menyusun batalyon, dia kemudian menghabisi anggota batalyon yang membantu Soerahmat. Giliran Soerahmat marah besar. Sabarudin ditangkap di Surabaya dan diputuskan diadili di Madiun. Di tengah jalan, atas perintah Soerahmat, dia ditembak mati pada November 1949. Setelah makam ketemu apa rencana berikutnya? Saya sudah menyerahkan kepada Departemen Sosial untuk menelusuri di sebelah mana sebenarnya makam Tan Malaka di Selopanggung. Makam harus dibongkar dan diuji DNA. Keluarga Tan Malaka sudah bersedia diambil sampel darahnya. Semua terserah pemerintah Indonesia, apa mau memindahkan makam itu atau tetap mempertahankannya di sana.(YOS RIZAL SR | DWIJO MAKSUM Koran Tempo.)

Tan Malaka 1922 (edisi bahasa Inggris)

This is a speech made by the Indonesian Marxist Tan Malaka at the Fourth Congress of the Communist International in November 12, 1922. Taking issue with the theses drafted by Lenin and adopted at the Second Congress, which had emphasised the need for a "struggle against Pan-Islamism", Tan Malaka argued for a more positive approach. Tan Malaka (1897-1949) was elected chairman of the Communist Party of Indonesia in 1921, but the following year he was forced to leave the East Indies by the colonial authorities. After the proclamation of independence in August 1945, he returned to Indonesia to participate in the struggle against Dutch colonialism. He became a leader of the Partai Murba (Proletarian Party), formed in 1948 to organise working class opposition to the Soekarno government. In February 1949 Tan Malaka was captured by the Indonesian army and executed. Comrades! After hearing the speeches made by General Zinoviev, General Radek and other European comrades, and having regard to the importance, for us in the East as well, of the question of the united front, I think that I have to speak up, in the name of the Communist Party of Java, for the thousands of millions of the oppressed peoples of the East. I have to put a few questions to the two generals. Perhaps General Zinoviev was not thinking about a united front on Java; perhaps our united front is something different. But the decision of the Second Congress of the Communist International means in practice that we have got to form a united front with revolutionary nationalism. Given, as we must recognise, that forming a united front is necessary in our country too, our united front cannot be with Social Democrats but has to be with revolutionary nationalists. But tactics used by the nationalists against imperialism very often differ from ours; take, for instance, the boycott and the Muslim liberation struggle, Pan-Islamism. These are the two forms which I am particularly considering, so I ask the following questions. First, are we to support the national boycott movement or not? Second, are we to support Pan-Islamism, yes or no? If yes, how far are we to go? The boycott, I must admit, is certainly not a Communist method, but it is one of the sharpest weapons available in the situation of politico-military subjugation in the East. Within the last two years we have seen the success of the Egyptian people's 1919 boycott against British imperialism, and again of the great Chinese boycott at the end of 1919 and the beginning of 1920. The most recent boycott movement has been in British India. We can take it that in the next few years other forms of boycott will be employed in the East. We know that it is not our method; it is a petty bourgeois method, something that belongs to the nationalist bourgeoisie. We can say more; that the boycott means support for home-grown capitalism; but we have also seen that following on the boycott movement in British India, there are now eighteen hundred leaders languishing in jail, that the boycott has generated a very revolutionary atmosphere, indeed that the boycott movement actually forced the British government to ask Japan for military assistance, in case it should develop into an armed uprising. We also know that the Mahommedan leaders in India - Dr. Kirchief, Hasret Mahoni and the Ali brothers - are in reality nationalists; we had no rising to record when Gandhi was arrested. But people in India know very well what every revolutionary there knows: that a local rising can only end in defeat, because we have no weapons or other military material there, hence the question of the boycott movement will, now or in the future, become a pressing one for us Communists. Both in India and in Java we are aware that many Communists are inclined to proclaim a boycott movement on Java, perhaps because Communist ideas emanating from Russia have been so long forgotten, or perhaps because there was such an unleashing of Communist feeling in British India as could challenge the whole movement. In any case we are faced with the question: Are we to support this tactic, yes or no? And how far can we go? Pan-Islamism is a long story. First of all I will speak about our experiences in the East Indies where we have cooperated with the Islamists. We have in Java a very large organisation with many very poor peasants, the Sarekat Islam (Islamic League). Between 1912 and 1916 this organisation had one million members, perhaps as many as three or four million. It was a very large popular movement, which arose spontaneously and was very revolutionary. Until 1921 we collaborated with it. Our party, consisting of 13,000 members, went into this popular movement and carried out propaganda there. In 1921 we succeeded in getting Sarekat Islam to adopt our programme. The Islamic League too agitated in the villages for control of the factories and for the slogan: All power to the poor peasants, all power to the proletarians! So Sarekat Islam made the same propaganda as our Communist Party, only sometimes under another name. But in 1921 a split occurred as a result of clumsy criticism of the leadership of Sarekat Islam. The government through its agents in Sarekat Islam exploited this split, and it also exploited the decision of the Second Congress of the Communist International: Struggle against Pan-Islamism! What did they say to the simple peasants? They said: See, the Communists not only want to split, they want to destroy your religion! That was too much for a simple Muslim peasant. The peasant thought to himself: I have lost everything in this world, must I lose my heaven as well? That won’t do! This was how the simple Muslims thought. The propagandists among the government agents exploited this very successfully. So we had a split. [Chairman: Your time is up.] I have come from the East Indies, and travelled for forty days. [Applause.] The Sarekat-Islamists believe in our propaganda and remain with us in their stomachs, to use a popular expression, but in their hearts they remain with the Sarekat Islam, with their heaven. For heaven is something we cannot give them. Therefore, they boycotted our meetings and we could not carry on propaganda any more. Since the beginning of last year we have worked towards re-establishing the link with Sarekat Islam. At our congress in December last year we said that the Muslims in the Caucasus and other countries, who cooperate with the Soviets and struggle against international capitalism, understand their religion better, and we also said that, if they want to make propaganda for their religion, they can do so, though they should not do it in meetings but in the mosques. We have been asked at public meetings: Are you Muslims – yes or no? Do you believe in God – yes or no? How did we answer this? Yes, I said, when I stand before God I am a Muslim, but when I stand before men I am not a Muslim [loud applause], because God said there are many devils among men! [Loud applause.] Thus we inflicted a defeat on their leaders with the Qur’an in our hands, and at our congress last year we compelled the leaders of the Sarekat Islam, through their own members, to cooperate with us. When a general strike broke out in March last year, the Muslim workers needed us, as we have the railwaymen under our leadership. The Sarekat Islam leaders said: You want to cooperate with us, so you must help us, too. Of course we went to them, and said: Yes, your God is powerful, but he has said that on this earth the railwaymen are more powerful! [Loud applause.] The railwaymen are God’s executive committee in this world. [Laughter.] But this does not settle the question, and if we have another split we may be sure that the government agents will be there again with their Pan-Islamism. So the question of Pan-Islamism is a very immediate one. But now one must first understand what the word Pan-Islamism really means. Once, it had a historical significance and meant that Islam must conquer the whole world, sword in hand, and that this must take place under the leadership of the Caliph, and the Caliph must be of Arabian origin. About 400 years after the death of Mohammed the Muslims split into three great states and thus the Holy War lost its significance for the entire Muslim world. It thus lost the meaning that, in the name of God, the Caliph and the Muslim religion should conquer the whole world, because the Caliph of Spain said, I am the true Caliph, I must carry the banner, and the Caliph of Egypt said the same, and the Caliph of Baghdad said, I am the real Caliph, since I am from the Arabian tribe of Quraish. So Pan-Islamism no longer has its original meaning, but now has in practice an entirely different meaning. Today, Pan-Islamism signifies the national liberation struggle, because for the Muslims Islam is everything: not only religion, but also the state, the economy, food, and everything else. And so Pan-Islamism now means the brotherhood of all Muslim peoples, and the liberation struggle not only of the Arab but also of the Indian, the Javanese and all the oppressed Muslim peoples. This brotherhood means the practical liberation struggle not only against Dutch but also against English, French and Italian capitalism, therefore against world capitalism as a whole. That is what Pan-Islamism now means in Indonesia among the oppressed colonial peoples, according to their secret propaganda – the liberation struggle against the different imperialist powers of the world. This is a new task for us. Just as we want to support the national struggle, we also want to support the liberation struggle of the very combative, very active 250 million Muslims living under the imperialist powers. Therefore I ask once again: Should we support Pan-Islamism, in this sense? So I end my speech. (Lively applause).source : http://www.marxists.org/archive/malaka/1922-Panislamism.htm

Robert De Niro

Robert De Niro, who is thought of as one of the greatest actors of his time, was born in New York City in 1943 to two artists. He was trained at the Stella Adler Conservatory and the American Workshop. He first gained fame for his role in Bang the Drum Slowly (1973), but he gained his reputation as a volatile actor in Mean Streets (1973), which was his first film with director Martin Scorsese. In 1974 De Niro received an Academy Award for best supporting actor for his role in The Godfather: Part II (1974) and received Academy Award nomations for best actor in Taxi Driver (1976), The Deer Hunter (1978), and Cape Fear (1991). He won the best actor award in 1980 for Raging Bull (1980). De Niro currently heads his own production company, Tribeca Film Center, and made his directorial debut in 1993 with A Bronx Tale (1993). De Niro with his wife Grace Hightower at the 2008 Tribeca Film Festival.Since 1989, De Niro has been investing in the TriBeCa neighborhood in lower Manhattan. His capital ventures have included cofounding the film studio TriBeCa Productions; the popular TriBeCa Film Festival; Nobu (the now-defunct Layla restaurants that usually needed advance reservations) and TriBeCa Grill, which he co-owns with Paul Wallace and Broadway producer Stewart F. Lane. and finally The Greenwich Hotel. In 1997, De Niro married his second wife, Grace Hightower (a former flight attendant), at their estate near Marbletown in upstate New York (De Niro also has residences on the east and west sides of Manhattan). Their son Elliot was born in 1998, and the couple filed for divorce shortly after his birth, although the action was never officially finalized as they smoothed over their differences. In addition to Elliot, De Niro has a son, Raphael, with first wife Diahnne Abbott. He also adopted Abbott's daughter (from a previous relationship), Drena. In addition, he has twin sons, Julian Henry and Aaron Kendrick (conceived by in vitro fertilization and delivered by a surrogate mother), from a long-term live-in relationship with former model Toukie Smith. Raphael, a former actor, now works in New York real estate. De Niro lives in New York City and has never lived full time in Los Angeles. In February 1998, during a film shoot in France, he was taken in for questioning by French police for nine hours and was then questioned by a magistrate over a prostitution ring. De Niro denied any involvement, saying that he had never paid for sex, "...and even if I had, it wouldn't have been a crime." The magistrate wanted to speak to him after his name was mentioned by one of the call girls. In an interview with the French newspaper Le Monde, he said, "I will never return to France. I will advise my friends against going to France," and he would "send your Legion of Honour back to the ambassador, as soon as possible." French judicial sources say that the actor is regarded as a potential witness, not a suspect. In 2003, De Niro was diagnosed with prostate cancer. The prognosis for De Niro (who was 60 at the time) was good, according to his publicist, Stan Rosenfield. "Doctors say the condition was detected at an early stage because of regular checkups," Rosenfield says. "Because of the early detection and his excellent physical condition, doctors project a full recovery." Rosenfield declined to give further details about the actor's condition or course of treatment. De Niro's father, painter Robert De Niro, Sr. died of cancer in 1993 at age 71. He also left behind his two god children, Lauren and Nicholas Martino. After the death of his father De Niro took the responsibility of being the "unofficial godfather". De Niro was due to be bestowed with honorary Italian citizenship at the Venice Film Festival in September 2004. However, the Sons of Italy lodged a protest with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, claiming De Niro had damaged the image of Italians and Italian-Americans by frequently portraying them in criminal roles. Culture Minister Giuliano Urbani dismissed the objections, and the ceremony was rescheduled to go forward in Rome in October. Controversy flared again when De Niro failed to show for two media appearances in Italy that month, which De Niro blamed on "serious communication problems" that weren't "handled properly" on his end, stating, "The last thing I would want to do is offend anyone. I love Italy." The citizenship was conferred on De Niro on October 21, 2006, during the finale of the Rome Film Festival. De Niro is a supporter of the Democratic Party, and vocally supported Al Gore in the 2000 presidential election. Filmmaker Michael Moore's documentary Fahrenheit 9/11 includes a clip of De Niro standing next to Gore at a rally; Moore identifies him as "that Taxi Driver guy." De Niro publicly supported John Kerry in the 2004 presidential election. In 1998, he lobbied Congress against impeaching President Bill Clinton. De Niro also narrated 9/11, a documentary about the September 11, 2001 attacks, shown on CBS and centering on video footage made by Jules and Gedeon Naudet that focused on the role of firefighters following the attacks. While promoting his movie The Good Shepherd with costar Matt Damon on the December 8, 2006 episode of Hardball with Chris Matthews at George Mason University, De Niro was asked whom he would like to see as President of the United States. De Niro responded, "Well, I think of two people: Hillary Clinton and Obama." On February 4, 2008, De Niro supported Obama at a rally at the Izod Center in New Jersey before Super Tuesday. (Writen By: Matt Dicker)

Al Pacino

Al Pacino was born on April 25, 1940 in the Bronx, New York. His parents, Salvatore and Rose Pacino, divorced when he was very young. Al moved with his mother to his grandparents' house, where he spent the rest of his childhood. When he was young, Al often mimicked the actors he saw in movies, practicing different voices and emotions. Although he did not particularly enjoy classes during school, he found fulfillment in school plays. After dropping out of school, Al chose to pursue a career in acting, finding small roles on stage productions. During his early period of acting, Al did not make very much money and was forced to live in poverty. He also suffered depression and was very frustrated by the lack of openings in the city for actors. His first break came in 1966, when he was accepted into the Actors Studio and allowed to study the method acting advocated by Lee Strasberg. Pacino started getting some bigger roles and won an Obie award for his performance in "The Indian Wants the Bronx". Another performance soon after in "Does the Tiger Wear a Necktie?" earned him a prestigious Tony Award. His acting was becoming more known and he was drafted by film directors to join the cast of "Me, Natalie" in 1969 and "The Panic in Needle Park" in 1971. Around this time, casting was being conducted for the film version of Mario Puzo's epic novel, "The Godfather". Al managed to get into the auditions and made a large impression on Francis Ford Coppola, the director. However, the feeling wasn't mutual and virtually everyone else involved in the project demanded that a more prominent actor fill the role instead of "that midget Pacino". However, Francis vehemently defended Pacino and was eventually allowed to film with him playing the important role of Michael Corleone. Under intense negative pressure by the studio heads, Francis filmed quickly, fearing that he would be fired in favor of a different director. Al remembers the set of the film as very tense and he was nervous throughout the production. When the film was released, it was a major hit and everyone loved Pacino's amazing performance. Even the Academy's attention was gained and he was nominated for an Academy Award for best supporting actor. Pacino went from being a nobody to international star virtually overnight. Although he could have settled for easy acting roles, Pacino went on to choose some of the most difficult roles in film history. In 1973, he starred in the film "Serpico" as a police officer intent on curing the corruption in the New York Police Department. In 1975, he played the role of Sonny in "Dog Day Afternoon", a tale of a bank robbery gone horribly wrong. In 1977, he starred in "Bobby Deerfield", which didn't do very well, but regained his momentum in 1979's "And Justice for All", giving an amazing performance as a caring lawyer. His performance earned him another nomination for best actor and showed his versatility as an actor. In 1980's "Cruising" and 1982's "Author! Author!", Al's career faltered slightly. Both films did poorly at the box office and were met with poor reviews by critics. However, he recovered yet again with "Scarface" in 1983, which ended up being an epic tale of crime, popular for years to come. In 1985, he starred in "Revolution", which suffered from a very bad production and ended up being a horrendous flop. He retreated from the film industry for a few years, returning with his directorial debut in 1989's "The Local Stigmatic", which was never released. That same year he starred in the erotic thriller "Sea of Love", which was a large success. This film triggered the start of a great decade that included "Godfather Part 3", "Dick Tracy", "Glengarry Glen Ross", and "Scent of a Woman", which finally earned him an Academy Award for best actor. Over the rest of the decade, he starred in "Carlito's Way", "Heat", "Looking for Richard", "City Hall", "Donnie Brasco", The Insider", and "Any Given Sunday", all of which did very well in the box office. His more recent films have been less difficult and include the total flop "Gigli", which is regarded as one of the worst films of all time. Al Pacino has been a bachelor all of his life and has never chosen to marry. However, he has had long relationships, including one with Godfather costar Diane Keaton. He quit smoking in the early 90s in order to preserve his voice, which became damaged over the years. Al is regarded as one of the best actors in film history for his incredible emotion and powerful performances. Among his trademarks are his owl-like eyes and bouts of rage on screen that capture the stage.(written by Jonathan Dunder)

Israeli forces bisect Gaza, surround biggest city.

GAZA CITY, Gaza Strip – Israeli ground troops and tanks cut swaths through the Gaza Strip early Sunday, cutting the coastal territory into two and surrounding its biggest city as the new phase of a devastating offensive against Hamas militants gained momentum. The military used overwhelming firepower from tanks, artillery and aircraft to protect the advancing soldiers, and Gaza officials said at least 31 civilians were killed in the onslaught. The military said troops killed several dozen militants, but Gaza officials could confirm only four dead — in part because rescue teams could not reach the battle zones. The ground invasion and live images of the fighting in Gaza drew international condemnations and dominated news coverage on Arab satellite TV stations, many of which aired footage of wounded Palestinians at hospitals. Hamas threatened to turn Gaza into an Israeli "graveyard." Thousands of soldiers in three brigade-size formations pushed into Gaza after nightfall Saturday, beginning a long-awaited ground offensive against the area's Hamas rulers after a week of intense aerial bombardment. Black smoke billowed over Gaza City at first light as bursts of machine gun fire rang out. The ground operation is the second phase in an offensive that began as a weeklong aerial onslaught aimed at halting Hamas rocket fire that has reached deeper and deeper into Israel, threatening major cities and one-eighth of Israel's population. The new deaths brought the death toll in the Gaza Strip to more than 500 since Dec. 27. Palestinian and U.N. officials say at least 100 civilians are among the dead. TV footage showed Israeli troops with night-vision goggles and camouflage face paint marching in single file. Artillery barrages preceded their advance, and they moved through fields and orchards following bomb-sniffing dogs to guard against booby-traps. Gaza City's civilians cowered inside as battles raged, while terrified residents in other areas fled in fear. In the southern town of Rafah, one man loaded a donkey cart with mattresses and blankets preparing to flee. Lubna Karam, 28, said she and the other nine members of her family spent the night huddled in the hallway of their Gaza City home. The windows of the house were blown out days earlier in an Israeli airstrike, and the family has been without electricity for a week, surviving without heat and eating cold food. She said no one slept overnight. "We keep hearing the sounds of airplanes and we don't know if we'll live until tomorrow or not," she said. Gaza health officials said the dead included a 12-year-old girl, five members of a single family, eight civilians killed by a tank shell in the northern Gaza town of Beit Lahiya, and an ambulance driver. The military reported 30 Israeli troops were wounded, two seriously, in the opening hours of the offensive. In his first public comments on the operation, Israeli Prime Minister Ehud Olmert told his Cabinet on Sunday that he was well aware of the risks, but that Israel could not allow its civilians to continue to be targeted by rockets from Gaza. "This morning I can look every one you in the eyes and say the government did everything before deciding to go ahead with the operation. This operation was unavoidable," he said. A senior military officer said Hamas was well-prepared for the Israeli incursion into Gaza, a densely populated territory of 1.4 million where militants operate and easily hide in civilian the crowded urban landscape. He said the operation was "not a rapid one that would end in hours or a few days." Still, he said, "We have no intention of staying in the Gaza Strip for the long term." He spoke on condition of anonymity in accordance with army regulations. Israel says the objective is to restore quiet to Israel's south, not to topple Hamas or reoccupy Gaza. "You entered like rats," Hamas spokesman Ismail Radwan told Israeli soldiers in a statement on Hamas' Al Aqsa TV. "Gaza will be a graveyard for you, God willing," he said. At midafternoon, the Hamas Interior Ministry said it was still in control of Gaza and had captured residents collaborating with Israel, as well as traders exploiting the situation to inflate their prices. "The security forces are working, despite the shelling of its compounds ... It is protecting the back of the resistance," said ministry spokesman Ihab Ghussein. Rocket fire into Israel has persisted, and more than 30 rockets and mortar shells fell in Israel on Sunday morning, sending Israelis scrambling for bomb shelters. Two Israelis were lightly wounded. In much of southern Israel, school has been canceled and life has been largely paralyzed. While the air offensive presented little risk for Israel's army, sending in ground troops is a much more dangerous proposition. Hamas is believed to have some 20,000 gunmen and has had time to prepare. Israeli leaders had resisted a ground invasion for months, fearing heavy casualties. Israel has called up tens of thousands of reserve soldiers, which defense officials said could enable a far broader ground offensive. The troops could also be used in the event Palestinian militants in the West Bank or Hezbollah guerrillas in Lebanon decide to launch attacks. Hezbollah opened a war against Israel in 2006 when it was in the midst of a large operation in Gaza. An armored force south of Gaza City penetrated as deep as the abandoned settlement of Netzarim, which Israel left along with other Israeli communities when it pulled out of Gaza in 2005, military officials and Palestinian witnesses said. That move effectively cut off Gaza City, the territory's largest population center with some 400,000 residents, from the rest of Gaza to the south. The offensive focused on northern Gaza, where most of the rockets are fired into Israel, but at least one incursion was reported in the southern part of the strip. Hamas uses smuggling tunnels along the southern border with Egypt to bring in weapons. Ground forces had not entered major Gaza towns and cities by mid-day Sunday, instead fighting in rural communities and open areas militants often use to launch rockets and mortar rounds. But they took up positions on the outskirts of Gaza City and the nearby town of Jebaliya. Hamas was firing barrages of mortar shells toward Israeli positions. Israeli helicopter gunships are firing toward mortar launching sites. Israel launched the air campaign against Gaza on Dec. 27 with the aim of halting incessant rocket fire on its south. The operation appears to have slowed but not halted the rocket fire. Hundreds of rockets have hit Israel since the offensive began, and four Israelis have been killed. The relatively low number of Israeli casualties is largely due to warning sirens that give residents notice of incoming missiles and allow them to take cover. The death toll in Gaza has outraged many. U.N. Secretary General Ban Ki-moon conveyed his "extreme concern and disappointment" to Olmert and called for an "immediate end" to the operation. Denunciations also came from the French government, which unsuccessfully proposed a two-day truce earlier this week, and from Egypt, which brokered the six-month truce that broke down ahead of the Israeli offensive, as well as Turkey and Jordan, two other Muslim nations with ties with Israel. Palestinian President Mahmoud Abbas, a rival of Hamas who governs from the West Bank, condemned the Israeli invasion as "brutal aggression." The U.S. has put the blame squarely on Hamas. At an emergency consultation of the U.N. Security Council on Saturday night, the U.S. blocked approval of a statement demanded by Arab countries calling for an immediate cease-fire and expressing serious concern at the escalation of violence. Hamas emerged as Gaza's main power broker when it won Palestinian parliamentary elections three years ago. It has ruled the impoverished territory since seizing control from forces loyal to Abbas in June 2007. In the West Bank, Israeli troops shot and killed a 20-year-old Palestinian who was demonstrating against the Gaza offensive. The army said troops were quelling a violent demonstration and shot at the man when he tried to climb over Israel's West Bank separation barrier and ignored orders to stop. (Associated Press Writers. Matti Friedman reported from Jerusalem.Foto via GETTY IMAGES/uriel sinai).

Evaluasi Bambang DH dan Arif Afandi tahun 2008

Surabaya-Kinerja Pemkot Surabaya sepanjang tahun 2008 tidak lebih baik dibanding kinerja tahun 2006 maupun 2007. Evaluasi kinerja hingga awal Desember 2008 -- menjelang tutup tahun anggaran 2008 pada 20 Desember -- berbagai proyek pembangunan fisik di 24 SKPD (Satuan Kegiatan Perangkat Daerah), utamanya pada penyerapan proyek-proyeknya terekam sekitar 58 persen dari total alokasi anggaran pembangunan lebih kurang Rp 900 miliar. Kondisi seperti itu menyiratkan buruknya pengelolaan manajemen kota Surabaya oleh Walikota Surabaya. Apa dampak dan pengaruhnya terhadap kehidupan kota Surabaya? Simak dan ikuti catatan berikut ini. Pertumbuhan APBD Kota Surabaya dari tahun ke tahun terjadi tren peningkatan. Tahun 2006 nilai APBD sekitar Rp 2,3 triliun melonjak menjadi Rp 2,7 Triliun tahun 2007 dan meroket menjadi Rp 3,19 pada tahun 2008 setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Dari perbandingan angka APBD itu pertumbuhan ekonomi kota Surabaya melonjak dari 6,2 menjadi 6,5 persen dan disebut -sebut terbaik di Jawa Timur. Malahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2008 sebesar Rp 273 triliun/tahun. Dari data itu menyiratkan kualitas perekonomian Surabaya luar biasa, sepertinya kesejahteraan melingkupi warga kota yang berpenduduk 2,912 juta jiwa yang merupakan data terakhir Dinas Kependudukan Kota Surabaya. Lalu bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan? Kita bersama memahami bahwa kota Surabaya dikelola oleh manajer yang bernama Walikota Surabaya. Sebagaimana UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Walikota adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, dan dia mendapat otoritas penuh mengelola keuangan daerah sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya, baik untuk belanja rutin, belanja modal, dan pengalokasian dana hibah ke berbagai lembaga yang dianggap kredibel menurut perundangan. Mengalokasikan dana APBD triliunan rupiah itu, digagas perencanaan bugeting yang berbasis internet. Dengan perubahan perilaku itu diharapkan tereliminasi pertemuan orang dengan orang sehingga dapat dicegah kolusi dan nepotisme, di samping ada misi lain yaitu upaya mempercepat pekerjaan. Berangkat dari gagasan itu maka perencana kota yang ahli di bidang teknologi informasi (TI) merumuskan pola kerja berbasis internet dengan mengedepankan kemudaan seperti E Bugetting, E Project, E Procurment, E Delivery, E Controll dan E Performance. Sistematika kerja yang konprehensif itu diteruskan ke tengah masyarakat termasuk kepada para pengguna dan pemetik manfaat proyek-proyek. Di tengah perjalanan pelaksanaan E-E menghadapi kendala sangat teknis. Sebagai besar kepada dinas, badan, bagian, bahkan kepala bidang sampai kepala subdin dan seksi-seksi gagap teknologi informasi. Lebih celaka lagi, sebagian besar rekanan sebagai pemetik manfaat proyek-proyek cenderung berperilaku manual. Nuansa kerja yang tidak berbading lurus antara kenyataan dengan program mengakibatkan ketimpangan yang luar biaya di lingkungan Pemkot Surabaya. Akibat buruknya sejumlah proyek fisik telah dikerjakan oleh rekanan tetapi laporan administrasinya mengalami perubahan berkali-kali, bahkan banyak yang memakan waktu sampai 60 hari kerja. Lebih menyedihkan, banyak kepala dinas, badan, dan bagian tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan dan akhirnya ditolak oleh bagian keuangan akibat salah nomenkaltur, kode rekening, bahkan tidak sesuai antara pelaporan di internet dengan bukti hard copynya. Otomatis anggaran yang ditetapkan tidak dapat dicairkan sesuai waktunya. Ribuan proyek fisik dan nonfisik tersendat, bahkan harus terpaksa dipindahkan ke alokasi anggaran tahun 2009. Apa akibat buruknya? Yang pasti gagal penyerapan ribuan proyek fisik itu menyebabkan banyak kalangan profesional baik di bidang property, pengadaan peralatan kerja, dan jasa lainnya tidak mendapatkan pekerjaan, yang otomatis dalam tahun berjalan 2008 tidak tersedia lapangan kerja utamanya dalam bentuk padat karya. Dampak buruk langsungnya, banyak warga kota Surabaya dari kalangan pengangguran dan keluarga miskin tidak dapat diberdayakan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas kemiskian di Surabaya semakin meninggi. Walikota Surabaya gagal meredam angka kemiskinakan kota? Pengangguran PNS Di sisi lain, tingginya persentase gagal proyek fisik di berbagai SKPD tahun 2008 menyiratkan tingginya angka pengangguran tidak kentara di kalangan PNS Pemkot Surabaya. Dalam kasus ini jelas-jelas negara dirugikan, karena dari dimensi pemberdayaan SDM PNS telah ditetapkan ukuran standar minimal kelayakan kinerja dalam pelayanan kepada publik. Mendasarkan kualitas perekonomian kota tahun 2008 dibanding dengan kinerja Pemkot tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007, dapat disimpulkan bahwa performance Pemkot Surabaya tahun semakin memprihatinkan saja. Masalahnya SKPD-SKPD seperti Dinas Tata Kota dan Permukiman, dalam penyerapan proyek fisik sampai awal Desember tahun 2008 hanya sampai pada tataran 40 persen atau jauh lebih buruk dibanding tahun 2007 yang sekitar 85 persen. Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya serapan proyek fisiknnya pada kisaran 50 persen atau lebih buruk dibanding tahun 2007 yang sekitar 80-an persen. Sementara di Dinas Pertamanan penyerapan proyek fisik tahun 2008 sekitar 65 persen atau lebih buruk dibanding tahun 2007 yang mencapai 90-an persen, namun di Dinas PU Bina Marga Pematusan penyerapan proyeknya mencapai 85 persen meskipun tidak lebih baik dibanding penyerapan proyek tahun 2007. Lebih runyam di 10 bagian yang berada di bawah Sekkota, menghadapi persoalan serupa akibat banyak pekerjaan terkendala implementasi teknologi informasi berbasis internet. Sepanjang tahun 2008 Pemkot Surabaya menerapkan pola kerja berbasis teknologi informasi meskipun realitasnya sebagian besar PNS masih berperilaku manual. Namun sekitar 18.000-an PNS, termasuk di kelurahan dan kecamatan, dipaksa menghadapi sistem akuntasi berbasis teknologi internet yang cenderung kompleks. Misalnya mereka dihadapkan pada sistem administrasi berbasis internet seperti E Bugetting, E.Project, E.Procurment, E.Delivery, E.Controll, dan E.Performance, yang kesemuanya ternyata tidak tersinkronisai secara konprehensif. Menyedihkan memang. Akibatnya nuansa kerja di lingkungan Pemkot Surabaya amburadul. PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTk serta tim tidak dapat bekerja dalam format E Project, E Procurment, bahkan dalam E Performkance sekalipun. Muncul sikap egoisme sektoral yang memang bibit penyakit orang seorang pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya sejak puluhan tahun lalu. Kini penyakit gagap teknologi dan egoisme menyatu, lingkungan kerja Pemkot Surabaya kian nestapa, dan akhirnya kesemua masalah itu terakumulasi pada prestasi ketidakmampuan Walikota Bambang Dwi Hartono dan Wawali Arif Afandi mengelola Pemkot Surabaya.(Tabloid Sapujagat.foto via detik.com )

Bambang DH Versus Arif Afandi

Surabaya-Pemkot melantik 1.608 pejabatnya di halaman Taman Surya, Sabtu (20/12) sekitar pukul 09.00. Pelantikan dilakukan Walikota Bambang DH selaku kepala daerah. Adanya penambahan dinas dan badan kepegawaian baru, Pemkot Surabaya harus melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 1.608 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya dimutasi. Perubahan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang pengaturan perangkat daerah. Bila sebelumnya, dinas di Surabaya berjumlah 15, saat ini ditambah 3 dan menjadi 18 dinas. Perangkat lainnya, 9 badan dari 12 badan dan asisten Pemkot Surabaya menjadi 4 asisten yang awalnya hanya 3 asisten. Menurut Walikota Surabaya, Bambang DH, perombakan dinas dan badan ini menimbulkan dilema. Jika tidak dilakukan maka akan ada sanksi. Sanksinya adalah penundaan kenaikan pangkat dan juga penerimaan dana alokasi khusus (DAU). "Ancaman itu berpengaruh pada organisasi perangkat daerah. Mau tidak mau harus dilakukan," kata Bambang kepada wartawan di Balai Kota Surabaya Jalan Taman Surya dalam pelantikan pejabat lingkungan Pemkot Surabaya, Sabtu (20/12/2008). ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Pemkot, Dra Yayuk Eko Agustin mengatakan, perubahan OPD terkait dalam pelaksanaan PP 41/2007 mengharuskan semua kepala dinas, badan dan bagian menjalani pelantikan. Untuk itu semua pejabat harus dilantik walikota. Mengingat waktunya mepet dengan pergantian tahun anggaran, akhirnya pelantikan pejabat dilakukan bersamaan. “Ini pelantikan terbesar sepanjang sejarah kota,” katanya.. Komposisi kepala dinas di Lingkungan Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Yang berubah adalah Kepala Dinas Pajak yang awalnya Endang Tjaturahwati digantikan oleh Purwito yang dulunya Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan. Endang sendiri menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan Kepala Dinas Tata Kota awalnya Arief Darmansyah kini diganti oleh Hendro Gunawan(plt Kepala DinasTata Kota dan Bangunan). Arief sendiri menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Dinas yang baru adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, ini gabunga dari Dinas Pajak dan Bagian Pengelolaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Chalid Buhari sebagai Kadis Kominfo sedangkan M.Taswin yang menjabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjabat sebagai Kadispora. Hary Tjahyono yang semula menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol menjadi Sekretaris Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kartika Indrayana mantan Camat Wonokromo. Perbedaan pendapat. Mutasi sebenarnya hal yang biasa dalam organisasi yang hidup. Selain bertujuan tour of duty, penyegaran,memberi pengalaman baru dan memberi tantangan pada pegawai. Dengan begitu mutasi tidak sekedar ditafsirkan sebagai bentuk promosi,namun bisa sebaliknya. Mutasi adalah bentuk nyata degradasi jabatan. Di lingkungan Pemkot Surabaya,penafsiran mutasi dalam bentuk promosi atau degradasi,bergantung pada suasana subyektif Walikota Bambang DH selaku pemegang kebijakan. Umumnya pejabat yang dimutasi punya hubungan benang merah,baik karena factor kenal, kerabat/famili pejabat,komunitas,kelompok,juga factor balas budi. Berbagai mutasi nyaris tidak menyentuh factor obyektif yang mengedepankan analisa dengan parameter dan indicator-indikator atas kemampuan pegawai. Bahkan stigma mutasi pejabat di Pemkot Surabaya hingga kini terkotak-kotak pada pemikiran premodial sempit dan cenderung berkelompok pada almamater. Ini yang disebut oleh Arif afandi beberapa waktu yang lalu sebagai Domain Politik Bambang DH lupa. Dia mengendalikan kota Surabaya,barometernya Indonesia Timur. Mestinya untuk kota sebesar itu dibutuhkan SDM yang selain memiliki technical skill prima, punya visi ke depan, pengalaman berorganisasinya baik, dan leadershifnya tak diragukan. Akhirnya suasana Pemkot Surabaya jadi gonjang ganjing. Dampak langsungnya, walikota tidak mendapatkan input-input segar, cerdik, dan membangun dari bawahanya. Situasi ini yang oleh Arif afandi ditolak mentah-mentah. Dalam setiap diwawancarai oleh media. Komentar walikota dan wakil walikota selalu berseberangan. Baik itu soal carut marutnya penataan reklame maupun soal pembangunan kota Surabaya. Di dampingi Wakil Walikota Arif Afandi, Bambang DH tidak mampu mengembangkan dirinya dalam kancah perubahan itu. Akhirnya terjadi friksi. Bambang DH memimpin Surabaya menurut visi dan misinya sendiri,begitu pula wakil walikota Arif Afandi sebaliknya.Apalagi Bambang DH dihegemoni pihak ketiga,yang tidak memiliki visi ke depan membangun kota Surabaya, kian meninggalkan Bambang DH yang seakan “hidup” dalam ketidakpastian.Celakanya lagi,pihak ketiga vested interesnya tinggi, cenderung mengedepankan keuntungan pribadinya.* oleh Bidot Suhariyadi.

Abhisit Vejjajiva Harapan Baru Bagi Rakyat Thailand

MUDA dan cerdas. Sosok perdana menteri Thailand yang baru, Abhisit Vejjajiva (44), juga sering dijuluki ”Mr Clean” atau ”Tuan Bersih”. Itu karena reputasinya dalam politik yang terhitung bersih. Dia juga konsisten dalam kampanye antikorupsi. Lahir di Inggris tahun 1964 dan berpendidikan Oxford, Abhisit mendapat banyak dukungan dari kelas menengah berpendidikan di Bangkok, ibu kota Thailand. Dengan bermodalkan slogan ”Utamakan Rakyat”, dia mencoba meraih simpati rakyat Thailand. Meskipun belum memaparkan apa yang akan dia lakukan setelah menjadi PM, Abhisit dikenal sebagai pendukung pelayanan kesehatan gratis, upah minimum yang relatif lebih tinggi, serta pendidikan, buku teks, dan susu gratis bagi anak-anak. Tahun 2006, saat PM (waktu itu) Thaksin Shinawatra mengadakan pemilu dini, Abhisit berkampanye bahwa dia siap menjadi PM yang menganut prinsip pemerintahan yang baik dan beretika, bukan otoritarian. Saat Thaksin dikudeta oleh militer pada September 2006, Abhisit menyatakan penentangan. Tuntut kejujuran Abhisit menuntut standar kejujuran yang tinggi dari anggota Partai Demokrat yang dipimpinnya sejak tahun 2005. Dia juga meminta semua wakil Partai Demokrat di parlemen untuk mengungkapkan aset mereka dan keterlibatan mereka dalam perusahaan swasta. Dia diharapkan bisa membawa negara itu keluar dari krisis politik dan ekonomi. Setelah PM Somchai Wongsawat mundur, awal Desember, Abhisit langsung menyatakan siap mengambil alih kekuasaan. Para analis menilai, Abhisit akan menghadapi tantangan berat dalam pemerintahan. Dia harus berupaya menetralkan pendukung Thaksin yang mengancam akan turun ke jalan serta menjaga koalisi partai-partai kecil yang rentan, yang membawanya ke kekuasaan. ”Abhisit memang belum teruji. Itu bisa baik, bisa juga buruk. Dia memiliki catatan yang bersih. Dia berpendidikan tinggi, cerdas, dan berprinsip sehingga rakyat tampaknya akan memberi dia kesempatan,” kata Panithan Wattanayagorn, analis politik dari Chulalongkorn University. (Kompas.com/ap/bbc/fro)

Cita-cita Zaidi Melempar Bush Kesampaian

MUNTAZER al-Zaidi (28), Senin (15/12), mendadak terkenal. Dia bahkan dianggap sebagai "pahlawan", terutama oleh kelompok anti-AS dan anti-Presiden AS George W Bush, setelah melemparkan sepatu ke arah Bush, Minggu. Tidak ada yang tahu motif wartawan koresponden stasiun TV Al-Baghdadia di balik pelemparan sepatu itu. Zaidi tiba-tiba saja marah dan melemparkan sepatunya secara bergantian ketika Bush dan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki bersiap-siap menjawab pertanyaan wartawan. Kolega-kolega Zaidi menuturkan, selama ini Zaidi kerap menyampaikan laporannya dari Distrik Sadr City, Baghdad, Irak. Daerah itu termasuk ”markas” tokoh radikal Syiah, Moqtada al-Sadr. Pernah diculik Bahkan, menurut teman-temannya, Zaidi pernah diselamatkan Tentara Mahdi, milisi Sadr, ketika diculik selama lebih dari dua hari oleh kelompok bersenjata, November 2007. Selama diculik, kedua matanya ditutup dengan kain dan tidak makan atau minum. Ia dipukuli hingga pingsan dan tidak pernah tahu identitas penculiknya. Ia dicerca dengan pertanyaan seputar pekerjaannya, tetapi kelompok itu tidak meminta uang tebusan. Rekan-rekan Zaidi mengakui, Zaidi membenci Bush dan menuding Bush bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Irak setelah invasi AS tahun 2003. Tidak jelas apakah ia kehilangan anggota keluarga akibat gejolak kekerasan di Irak. Saking bencinya pada AS dan Bush, Zaidi disebut-sebut pernah ingin melancarkan serangan. Tidak jelas apakah itu serangan bersenjata atau hanya sekadar melempar sepatu. Namun, menurut rekannya di Al-Baghdadia kantor Baghdad, Zaidi memang sejak lama ingin melemparkan sepatunya ke arah Bush jika ada kesempatan. ”Ketika dia bilang ingin melakukan itu, kami semua tidak ada yang percaya. Dia membenci AS. Benci tentara AS. Benci Bush,” kata rekan Zaidi yang tidak mau disebutkan namanya itu. Lulusan Baghdad University itu telah bekerja di Al-Baghdadia selama tiga tahun. Salah seorang pejabat di Al-Baghdadia mengaku, keluarganya pernah ditahan pada masa rezim Saddam. Kini Zaidi ditahan Pemerintah Irak. Jika terbukti bersalah menghina kepala negara yang tengah berkunjung, ia terancam minimal hukuman dua tahun penjara atau 15 tahun penjara jika terbukti melakukan percobaan pembunuhan. (Kompas.com/REUTERS/AFP/AP/LUK)

Ada Pemberedelan Koran di Surabaya.

Sejarah pembredelan koran soeara oemoem di surabaya oleh belanda. isinya dianggap menghasut. pemerintah punya kuasa mencabut ijin penerbitan jika mengganggu ketertiban umum. HARI ini, hampir 60 tahun yang lalu. Pada tanggal 23 Juni 1933, Gubernur Jenderal De Jonge menurunkan satu perintah: koran Soeara Oemoem di Surabaya dibredel. Seorang wartawan bernama Tjindar Boemi lima bulan sebelumnya menerbitkan sebuah tulisan tentang pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien. Isinya dianggap "menghasut". Yang menarik ialah bahwa tindakan itu tidak terjadi mendadak. Dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia yang diterbitkan oleh Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Deppen pada tahun 1980, disebutkan bagaimana titah Gubernur Jenderal itu bermula dari laporan Procureur Generaal pada tanggal 10 Februari 1933. Dalam laporan itu disebut adanya perintah kepada yang berwajib di Surabaya untuk menahan Tjindar Boemi. Juga untuk "mendengar keterangan" dari pimpinan Soeara Oemoem, dr. Soetomo, dan menyuruhnya "menandatangani pernyataan setia". Ternyata, di zaman kolonial itu, perintah macam itu tak bisa dengan serta-merta efektif. Pada tanggal 3 Maret, Raad van Indie, semacam dewan perwakilan masa itu, menyatakan tak setuju bila dr. Soetomo harus menandatangani pernyataan setia. Raad van Indie menyarankan tindakan terhadap dr. Soetomo "ditunggu saja" sampai pemeriksaan terhadap Tjindar Boemi selesai. Menghadapi reaksi ini, pihak Procureur Generaal meminta Gubernur Jenderal, penguasa tertinggi di Hindia Belanda waktu itu, menerapkan peraturan pembredelan pers atau Persbreidel Ordonnantie. Tak lupa, di dalam saran itu disertakan kutipan dari sebuah tulisan di Soeara Oemoem yang dinilai "bisa mengganggu ketertiban umum". Empat hari kemudian, Raad van Indie akhirnya juga menyarankan agar peraturan pembredelan pers itu dikenakan terhadap koran yang dipimpin dr. Soetomo. Maka, dibredellah Soeara Oemoem. Penting rasanya untuk disebut bahwa pembredelan hanya bisa berlangsung selama delapan hari. Pasal 2 dari Persbreidel Ordonnantie menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal berhak melarang pencetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Jika sesudah terbit koran itu masih dinilai mengganggu "ketertiban umum", larangan terbit bisa jadi lebih lama, tapi tidak lebih lama dari 30 hari berturut-turut. Zaman itu tampaknya memang zaman yang keras bagi pers, tetapi bukan suatu masa yang kacau kepastian. Buku sejarah yang diterbitkan oleh proyek penelitian dan pengembangan Deppen itu menegaskan hal itu, "Dengan adanya ketentuan itu, maka pihak surat kabar yang terkena tidak menunggu-nunggu tak menentu ...." Larangan terbit yang mendadak-sontak juga tak ada. "Paling tidak," tulis buku yang redakturnya adalah Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo itu pula, "tidak dilakukan begitu saja ... seperti geledek di siang bolong." Dengan jelas buku itu bahkan menyebutkan bahwa prosedur di zaman De Jonge lebih "rapi" daripada "yang terjadi sekarang" -- meskipun penilaian bahwa tulisan-tulisan tertentu "mengganggu ketertiban umum" sangat sepihak sifatnya. Semuanya, tulis buku sejarah itu, "hanya dilakukan oleh pihak penguasa dan tidak adanya kesempatan membela diri". Hari ini, sekitar 60 tahun yang lampau, mungkin bukan hari yang baik untuk belajar dari sejarah. Atau mungkin setiap generasi mempunyai pukulan-pukulannya sendiri. September 1957, ada 10 surat kabar dan tiga kantor berita serentak ditutup. Tetapi pembredelan yang luas yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah pers Indonesia itu -- dilakukan oleh penguasa militer Jakarta Raya -- hanya berlangsung selama 23 jam. Betapapun, suatu babak baru tampaknya telah mulai: ada yang mencicipi enaknya dan ada yang mencicipi pahitnya. Pada 1 Oktober 1958 apa yang pernah berlaku di zaman penjajahan fasisme Jepang diberlakukan lagi di zaman kemerdekaan: setiap penerbitan harus mempunyai Surat Izin Terbit (SIT). Sebuah buku, Garis Perkembangan Pers Indonesia, yang diterbitkan oleh Serikat Penerbit Suratkabar pada tahun 1971 menyebut hal itu dengan muram, "Sejak 1 Oktober 1958, Sejarah Pers Indonesia memasuki periode hitam." "Tanggal 1 Oktober 1958," tulis buku itu, "dapat dikatakan sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Surat kabar yang masih terbit sesudah itu harus mengikuti kehendak penguasa. Setiap waktu SIT dapat dicabut oleh Penguasa .... Sejak itu pers Indonesia bukan lagi sebagai salah satu lembaga demokrasi ...." Agaknya begitulah. Tanggal 24 Februari 1965, Menteri Penerangan membredel serentak 21 surat kabar. Alasan: mereka dituduh bersimpati kepada sesuatu yang terlarang, yakni "Badan Pendukung Sukarnoisme", sebuah organisasi yang menentang PKI. Dengan kata lain: mereka tidak sejalan dengan kehendak yang berkuasa. Mereka telah bersikap (untuk memakai tuduhan yang secara sepihak sering dilontarkan waktu itu) "kontrarevolusioner". Mereka harus "dibabat". Tidak ada lagi kepastian. Tidak ada lagi hak, bahkan untuk membeli diri. Sekian puluh tahun yang lalu, sekian puluh tahun kemudian .... (arsip/1991/07/majalah tempo/ Goenawan Mohamad)

Tan Joe Hok punya Attainable Goal

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita. Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak. Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”. Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung. ”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju...’,” tutur Tan Joe Hok. Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis.... Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta). Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954. ”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka. ”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan. Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu). ”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”. ”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini...’,” tutur Ismail bin Mardjan. Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”. ”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi. ”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok. Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat. ”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959. ”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit...”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka. ”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit. Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi. Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology. ”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games. Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok. Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air. ”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok. ”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok. Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet. ”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan. Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno. ”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok. Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”. Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir.(sumber Kompas/foto:Yuniadhi Agung,Kompas Images)

Komentar yang tidak populis Yusuf Kalla

Menolong Bos Yes, Menolong Rakyat No! TEMPO Interaktif, Jakarta: "Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh. Tidak ada diskriminasi. Itu terlalu kecil bantuannya kalau hanya minta tolong diawasi jika dibanding yang lain," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti ditulis Koran Tempo, 15 November 2008. Pernyataan itu sekaligus sebuah pengakuan bahwa pemerintah benar-benar telah menolong PT Bumi Resources, salah satu bagian Grup Bakrie, dari kebangkrutan. Dalih nasionalisme pun dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membenarkan tindakan tersebut. Logika yang dipakai adalah Grup Bakrie merupakan perusahaan nasional, maka wajar dibantu, apalagi korporasi tersebut juga merupakan pembayar pajak di negeri ini. Mungkin Wakil Presiden lupa bahwa bukan kali ini saja pemerintah "menolong" Grup Bakrie. Saat Lapindo, yang merupakan bagian dari Grup Bakrie, mengalami konflik dengan penduduk lokal Sidoarjo akibat semburan lumpur panas, pemerintah juga dengan sigap menolongnya. Di saat ribuan warga Sidoarjo terusir dari tempat tinggalnya dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk akibat semburan lumpur Lapindo, pemerintah dengan cepat mereduksi persoalan ganti rugi yang harus ditanggung oleh Lapindo menjadi sekadar jual-beli aset fisik korban. Akibatnya, kerugian warga yang berupa meningkatnya biaya kesehatan akibat semburan lumpur Lapindo tidak masuk hitungan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan semburan lumpur panas itu telah berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan. Akhir Agustus lalu, beberapa korban lumpur Lapindo mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang juga Dewan Pengarah dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan disaksikan oleh anggota Komnas HAM dan beberapa wartawan, korban Lapindo mengeluhkan buruknya kondisi lingkungan hidup dan kesehatan setelah semburan lumpur panas muncul di Sidoarjo. Polusi udara dan sulitnya air bersih adalah bagian yang dikeluhkan warga pada saat itu. Menurut penuturan korban Lapindo, beberapa warga, bahkan anak balita, pun telah menjadi korban buruknya kondisi lingkungan hidup di kawasan Porong, Sidoarjo. Pada saat itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga korban Lapindo atas buruknya kondisi lingkungan hidup, di antaranya dengan memberikan air bersih. Namun, hingga tulisan ini dibuat, janji itu belum terwujud. Bahkan, dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, mengatakan hasil mediasi tersebut di lapangan adalah nol besar alias tidak dilaksanakan. Bayangkan, setelah Lapindo "dibebaskan" dari mengganti rugi dampak buruk lumpur panas bagi lingkungan hidup dan kesehatan, pemerintah pun enggan melaksanakan hasil mediasi dengan korban Lapindo untuk menyediakan air bersih bagi korban Lapindo. Bukan itu saja kenikmatan yang diperoleh salah satu bagian Grup Bakrie tersebut. Sebelumnya, pemerintah juga, tanpa merasa bersalah, mengambil miliaran rupiah uang rakyat yang ada di APBN untuk ikut merehabilitasi infrastruktur dan kerugian publik lainnya di luar peta dampak yang seharusnya tak menjadi kewajiban pemerintah. Kucuran uang rakyat itu 100 persen gratis karena tidak ada kewajiban bagi Lapindo untuk menggantinya di kemudian hari. Bahkan, jika dirunut ke belakang, pertolongan pemerintah kepada Lapindo itu telah ada jauh sebelum muncul semburan lumpur. Bagaimana tidak, Peraturan Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 sebenarnya dengan jelas menyatakan bahwa kawasan Porong, khususnya wilayah Siring, Renokenongo, dan Tanggulangin, adalah wilayah permukiman dan budidaya pertanian. Namun, dengan berbagai argumentasi yang seakan-akan ilmiah dan masuk akal, RTRW Kabupaten Sidoarjo itu pun dilanggar. Izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pun dikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar, melainkan justru semburan lumpur panas yang muncul. Di saat semburan lumpur semakin besar dan dampak lingkungan semakin luas, dengan tanpa merasa bersalah pemerintah kembali menggelar karpet merah bagi Lapindo. Dari uraian di atas, dengan jelas terlihat perbedaan perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap Grup Bakrie di satu sisi dan terhadap rakyat jelata di sisi lainnya. Begitu mudahnya tangan pemerintah diulurkan untuk menolong Grup Bakrie, namun begitu sulitnya tangan yang sama terulur untuk menolong rakyatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal korban Lapindo seharusnya lebih pantas mendapat pertolongan daripada sebuah korporasi yang telah bergelimang kekayaan. Kini korban Lapindo masih hidup di pengungsian dan rumah-rumah kontrakan, sementara pemilik korporasi yang ditolong pemerintah itu tetap tinggal dengan nyaman di rumah mewah dengan segala fasilitasnya. Kebijakan pemerintah yang telah menolong Grup Bakrie untuk kesekian kalinya ini tak lebih merupakan ketidakadilan yang dipertontonkan kepada 200 juta lebih rakyat Indonesia secara telanjang. Sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini, tentu kita harus bersikap atas hal itu. Pada Pemilu 2009, pejabat yang menjadi aktor ketidakadilan tersebut sudah saatnya tidak diberi kesempatan lagi memimpin negeri ini. *Firdaus Cahyadi, pengamat lingkungan hidup, tinggal di Jakarta(Sumber Tempo,Foto:via Andi Noya)