Surabaya-Pemkot melantik 1.608 pejabatnya di halaman Taman Surya, Sabtu (20/12) sekitar pukul 09.00. Pelantikan dilakukan Walikota Bambang DH selaku kepala daerah.
Adanya penambahan dinas dan badan kepegawaian baru, Pemkot Surabaya harus melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 1.608 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya dimutasi. Perubahan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang pengaturan perangkat daerah.
Bila sebelumnya, dinas di Surabaya berjumlah 15, saat ini ditambah 3 dan menjadi 18 dinas. Perangkat lainnya, 9 badan dari 12 badan dan asisten Pemkot Surabaya menjadi 4 asisten yang awalnya hanya 3 asisten.
Menurut Walikota Surabaya, Bambang DH, perombakan dinas dan badan ini menimbulkan dilema. Jika tidak dilakukan maka akan ada sanksi. Sanksinya adalah penundaan kenaikan pangkat dan juga penerimaan dana alokasi khusus (DAU).
"Ancaman itu berpengaruh pada organisasi perangkat daerah. Mau tidak mau harus dilakukan," kata Bambang kepada wartawan di Balai Kota Surabaya Jalan Taman Surya dalam pelantikan pejabat lingkungan Pemkot Surabaya, Sabtu (20/12/2008).
ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Pemkot, Dra Yayuk Eko Agustin mengatakan, perubahan OPD terkait dalam pelaksanaan PP 41/2007 mengharuskan semua kepala dinas, badan dan bagian menjalani pelantikan. Untuk itu semua pejabat harus dilantik walikota. Mengingat waktunya mepet dengan pergantian tahun anggaran, akhirnya pelantikan pejabat dilakukan bersamaan. “Ini pelantikan terbesar sepanjang sejarah kota,” katanya..
Komposisi kepala dinas di Lingkungan Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Yang berubah adalah Kepala Dinas Pajak yang awalnya Endang Tjaturahwati digantikan oleh Purwito yang dulunya Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan. Endang sendiri menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan.
Sedangkan Kepala Dinas Tata Kota awalnya Arief Darmansyah kini diganti oleh Hendro Gunawan(plt Kepala DinasTata Kota dan Bangunan). Arief sendiri menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
Dinas yang baru adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, ini gabunga dari Dinas Pajak dan Bagian Pengelolaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Chalid Buhari sebagai Kadis Kominfo sedangkan M.Taswin yang menjabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjabat sebagai Kadispora. Hary Tjahyono yang semula menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol menjadi Sekretaris Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kartika Indrayana mantan Camat Wonokromo.
Perbedaan pendapat.
Mutasi sebenarnya hal yang biasa dalam organisasi yang hidup. Selain bertujuan tour of duty, penyegaran,memberi pengalaman baru dan memberi tantangan pada pegawai. Dengan begitu mutasi tidak sekedar ditafsirkan sebagai bentuk promosi,namun bisa sebaliknya. Mutasi adalah bentuk nyata degradasi jabatan.
Di lingkungan Pemkot Surabaya,penafsiran mutasi dalam bentuk promosi atau degradasi,bergantung pada suasana subyektif Walikota Bambang DH selaku pemegang kebijakan.
Umumnya pejabat yang dimutasi punya hubungan benang merah,baik karena factor kenal, kerabat/famili pejabat,komunitas,kelompok,juga factor balas budi.
Berbagai mutasi nyaris tidak menyentuh factor obyektif yang mengedepankan analisa dengan parameter dan indicator-indikator atas kemampuan pegawai. Bahkan stigma mutasi pejabat di Pemkot Surabaya hingga kini terkotak-kotak pada pemikiran premodial sempit dan cenderung berkelompok pada almamater. Ini yang disebut oleh Arif afandi beberapa waktu yang lalu sebagai Domain Politik
Bambang DH lupa. Dia mengendalikan kota Surabaya,barometernya Indonesia Timur. Mestinya untuk kota sebesar itu dibutuhkan SDM yang selain memiliki technical skill prima, punya visi ke depan, pengalaman berorganisasinya baik, dan leadershifnya tak diragukan. Akhirnya suasana Pemkot Surabaya jadi gonjang ganjing. Dampak langsungnya, walikota tidak mendapatkan input-input segar, cerdik, dan membangun dari bawahanya.
Situasi ini yang oleh Arif afandi ditolak mentah-mentah. Dalam setiap diwawancarai oleh media. Komentar walikota dan wakil walikota selalu berseberangan. Baik itu soal carut marutnya penataan reklame maupun soal pembangunan kota Surabaya.
Di dampingi Wakil Walikota Arif Afandi, Bambang DH tidak mampu mengembangkan dirinya dalam kancah perubahan itu. Akhirnya terjadi friksi. Bambang DH memimpin Surabaya menurut visi dan misinya sendiri,begitu pula wakil walikota Arif Afandi sebaliknya.Apalagi Bambang DH dihegemoni pihak ketiga,yang tidak memiliki visi ke depan membangun kota Surabaya, kian meninggalkan Bambang DH yang seakan “hidup” dalam ketidakpastian.Celakanya lagi,pihak ketiga vested interesnya tinggi, cenderung mengedepankan keuntungan pribadinya.* oleh Bidot Suhariyadi.
Surabaya-Pemkot melantik 1.608 pejabatnya di halaman Taman Surya, Sabtu (20/12) sekitar pukul 09.00. Pelantikan dilakukan Walikota Bambang DH selaku kepala daerah.
Adanya penambahan dinas dan badan kepegawaian baru, Pemkot Surabaya harus melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 1.608 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya dimutasi. Perubahan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang pengaturan perangkat daerah.
Bila sebelumnya, dinas di Surabaya berjumlah 15, saat ini ditambah 3 dan menjadi 18 dinas. Perangkat lainnya, 9 badan dari 12 badan dan asisten Pemkot Surabaya menjadi 4 asisten yang awalnya hanya 3 asisten.
Menurut Walikota Surabaya, Bambang DH, perombakan dinas dan badan ini menimbulkan dilema. Jika tidak dilakukan maka akan ada sanksi. Sanksinya adalah penundaan kenaikan pangkat dan juga penerimaan dana alokasi khusus (DAU).
"Ancaman itu berpengaruh pada organisasi perangkat daerah. Mau tidak mau harus dilakukan," kata Bambang kepada wartawan di Balai Kota Surabaya Jalan Taman Surya dalam pelantikan pejabat lingkungan Pemkot Surabaya, Sabtu (20/12/2008).
ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Pemkot, Dra Yayuk Eko Agustin mengatakan, perubahan OPD terkait dalam pelaksanaan PP 41/2007 mengharuskan semua kepala dinas, badan dan bagian menjalani pelantikan. Untuk itu semua pejabat harus dilantik walikota. Mengingat waktunya mepet dengan pergantian tahun anggaran, akhirnya pelantikan pejabat dilakukan bersamaan. “Ini pelantikan terbesar sepanjang sejarah kota,” katanya..
Komposisi kepala dinas di Lingkungan Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Yang berubah adalah Kepala Dinas Pajak yang awalnya Endang Tjaturahwati digantikan oleh Purwito yang dulunya Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan. Endang sendiri menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan.
Sedangkan Kepala Dinas Tata Kota awalnya Arief Darmansyah kini diganti oleh Hendro Gunawan(plt Kepala DinasTata Kota dan Bangunan). Arief sendiri menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
Dinas yang baru adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, ini gabunga dari Dinas Pajak dan Bagian Pengelolaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Chalid Buhari sebagai Kadis Kominfo sedangkan M.Taswin yang menjabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjabat sebagai Kadispora. Hary Tjahyono yang semula menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol menjadi Sekretaris Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kartika Indrayana mantan Camat Wonokromo.
Perbedaan pendapat.
Mutasi sebenarnya hal yang biasa dalam organisasi yang hidup. Selain bertujuan tour of duty, penyegaran,memberi pengalaman baru dan memberi tantangan pada pegawai. Dengan begitu mutasi tidak sekedar ditafsirkan sebagai bentuk promosi,namun bisa sebaliknya. Mutasi adalah bentuk nyata degradasi jabatan.
Di lingkungan Pemkot Surabaya,penafsiran mutasi dalam bentuk promosi atau degradasi,bergantung pada suasana subyektif Walikota Bambang DH selaku pemegang kebijakan.
Umumnya pejabat yang dimutasi punya hubungan benang merah,baik karena factor kenal, kerabat/famili pejabat,komunitas,kelompok,juga factor balas budi.
Berbagai mutasi nyaris tidak menyentuh factor obyektif yang mengedepankan analisa dengan parameter dan indicator-indikator atas kemampuan pegawai. Bahkan stigma mutasi pejabat di Pemkot Surabaya hingga kini terkotak-kotak pada pemikiran premodial sempit dan cenderung berkelompok pada almamater. Ini yang disebut oleh Arif afandi beberapa waktu yang lalu sebagai Domain Politik
Bambang DH lupa. Dia mengendalikan kota Surabaya,barometernya Indonesia Timur. Mestinya untuk kota sebesar itu dibutuhkan SDM yang selain memiliki technical skill prima, punya visi ke depan, pengalaman berorganisasinya baik, dan leadershifnya tak diragukan. Akhirnya suasana Pemkot Surabaya jadi gonjang ganjing. Dampak langsungnya, walikota tidak mendapatkan input-input segar, cerdik, dan membangun dari bawahanya.
Situasi ini yang oleh Arif afandi ditolak mentah-mentah. Dalam setiap diwawancarai oleh media. Komentar walikota dan wakil walikota selalu berseberangan. Baik itu soal carut marutnya penataan reklame maupun soal pembangunan kota Surabaya.
Di dampingi Wakil Walikota Arif Afandi, Bambang DH tidak mampu mengembangkan dirinya dalam kancah perubahan itu. Akhirnya terjadi friksi. Bambang DH memimpin Surabaya menurut visi dan misinya sendiri,begitu pula wakil walikota Arif Afandi sebaliknya.Apalagi Bambang DH dihegemoni pihak ketiga,yang tidak memiliki visi ke depan membangun kota Surabaya, kian meninggalkan Bambang DH yang seakan “hidup” dalam ketidakpastian.Celakanya lagi,pihak ketiga vested interesnya tinggi, cenderung mengedepankan keuntungan pribadinya.* oleh Bidot Suhariyadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar