“Membangun Politik Lokal Yang Berbasis Kepentingan Publik ”

Surabaya merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika konstelasi politik lokal yang cukup signifikan sejak digelarnya Pemilu 1999 secara lebih demokratis. Para aktor politik Kota Surabaya mulai mengembangkan kebiasaan berpolitik baru yang berpangkal pada cara menghayati aspirasi masyarakat. Politik pembangunan lokal harus bisa menyerap sebaik mungkin aspirasi warga sekaligus transparan dalam menjalankan program-program pembangunan kota. Poitik lokal saat ini harus dibangun berdasarkan kepentingan dasar masyarakat yang ada. Politk harus merubah paradigma dari paradigma memimpin menjadi paradigma melayani masyarakat. Ini berarti bahwa politik lokal harus bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan guna melangsungkan hidupnya. Sebab melalui politik kebijakan-kebijakan publik bisa dirumuskan dan dilahirkan. Sehingga kebijakan-kebijakan publik tersebut bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Relasi politik dan masyarakat lokal yang demikian ini seringkali tidak dipahami oleh masyarakat maupun aktor-aktor politik yang ada. Sebaliknya, yang umum terjadi adalah para aktor politik bersikap masa bodoh dengan kepentingan masyarakat, kalaupun ada perhatian acapkali kepentingan masyarakat tersebut disalah gunakan sebagai alat tawar menawar (bargaining) politik. Sedangkan masyarakat pun juga tidak mau ambil pusing dengan urusan politik,sebab mereka sudah muak dan jenuh dengan perilaku aktor politik yang cenderung pragmatis dan oportunis. Kondisi tersebut saat ini sudah harus diperbaiki,oleh karena itu ada 3 faktor penting yang harus dijadikan titik tekan utama dalam melakukan perbaikan sosial ini, yakni : 1. Pelaku Politik Yang Paham Kondisi Masyarakat Arus Bawah dan Bervisi Global Guna mengetahui kondisi riil dalam masyarakat,maka mutlak diperlukan pelaku politik yang berasal dari masyarakat bawah. Pelaku politik yang pernah mengalami kehidupan sebagai masyarakat bawah, merupakan aktor politik yang sempurna untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Di sisi lain peralihan era dunia yang berlangsung begitu cepatnya membutuhkan kesiapan aktor politik untuk menghadapi kebutuhan global. Ini diperlukan untuk membawa kepentingan masyarakat menghadapi kondisi global. 2. Potensi Politik Daerah Akibat percepatan desentralisasi tanpa kesiapan memadai telah mendorong terjadinya amnesia terhadap potensi daerah. Aktor politik lokal pun sempat larut dalam euforia perpolitikan daerah dan menganggap kepentingan masyarakat daerah hanyalah bagian kecil pembangunan daerah. Sehingga potensi politik daerah belum terarahkan sebagaimana mestinya 3. Revitalisasi Politik Lokal Desentralisasi (otonomi daerah), pada satu sisi bisa menjadi peluang, namun di sisi lain bisa menjadi ancaman bagi jati diri bangsa. Karena itu diperlukan pemetaan terhadap peluang dan ancaman terhadap politik lokal atas adanya fenomena desentralisasi ini. Ini diperlukan untuk mempersiapkan bangunan politik lokal yang bernafaskan desentralisasi dalam bingkai NKRI.oleh Bidot Suhariyadi,Ketua SPAN (Surabaya People Action Network)