SELAMAT TAHUN BARU 2014

Rapat Koordinasi dengan Ibu Walikota Ir. Tri Risma Harini, MT di Balaikota Surabaya. 

Silahturahmi dengan Gubernur Jawa Timur - Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya.

Marhaban... Ya...Ramadhan 1434 H

 "Selamat Menjalankan Ibadah Puasa"

Tan Malaka, Sang Pejuang Yang Disingkirkan Negara

Hatinya terlalu teguh untuk berkompromi. Maka ia diburu polisi rahasia Belanda, Inggris, Amerika, dan Jepang di 11 negara demi cita-cita utama: kemerdekaan Indonesia. Ia, Tan Malaka, orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin menjulukinya ”Bapak Republik Indonesia”. Soekarno menyebutnya ”seorang yang mahir dalam revolusi”. Tapi hidupnya berakhir tragis di ujung senapan tentara republik yang didirikannya. Ia seorang yang telah melukis revolusi Indonesia dengan bergelora. Namanya Tan Malaka, atau Ibrahim Datuk Tan Malaka, dan kini mungkin dua-tiga generasi melupakan sosoknya yang lengkap ini: kaya gagasan filosofis, tapi juga lincah berorganisasi. ORDE Baru telah melabur hitam peran sejarahnya. Tapi, harus diakui, di mata sebagian anak muda, Tan mempunyai daya tarik yang tak tertahankan. Sewaktu Soeharto berkuasa, menggali pemikiran serta langkah-langkah politik Tan sama seperti membaca novel-novel Pramoedya Ananta Toer. Buku-bukunya disebarluaskan lewat jaringan klandestin. Diskusi yang membahas alam pikirannya dilangsungkan secara berbisik. Meski dalam perjalanan hidupnya Tan akhirnya berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sosoknya sering kali dihubungkan dengan PKI: musuh abadi Orde Baru. Perlakuan serupa menimpa Tan di masa Soekarno berkuasa. Soekarno, melalui kabinet Sjahrir, memenjarakan Tan selama dua setengah tahun, tanpa pengadilan. Perseteruannya dengan para pemimpin pucuk PKI membuat ia terlempar dari lingkaran kekuasaan. Ketika PKI akrab dengan kekuasaan, Bung Karno memilih Musso—orang yang telah bersumpah menggantung Tan karena pertikaian internal partai—ketimbang Tan. Sedangkan D.N. Aidit memburu testamen politik Soekarno kepada Tan. Surat wasiat itu berisi penyerahan kekuasaan kepemimpinan kepada empat nama—salah satunya Tan—apabila Soekarno dan Hatta mati atau ditangkap. Akhirnya Soekarno sendiri membakar testamen tersebut. Testamen itu berbunyi: ”…jika saya tiada berdaya lagi, maka saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, Tan Malaka.” Politik memang kemudian menenggelamkannya. Di Bukittinggi, di kampung halamannya, nama Tan cuma didengar sayup-sayup. Ketika Harry Albert Poeze, sejarawan Belanda yang meneliti Tan sejak 36 tahun lalu, mendatangi Sekolah Menengah Atas 2 Bukittinggi, Februari lalu, guru-guru sekolah itu terkejut. Sebagian guru tak tahu Tan pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang dulu bernama Kweekschool (sekolah guru) itu pada 1907-1913. Sebagian lain justru tahu dari murid yang rajin berselancar di Internet. Mereka masih tak yakin, sampai kemudian Poeze datang. Poeze pun menemukan prasasti Engku Nawawi Sutan Makmur, guru Tan, tersembunyi di balik lemari sekolah. Di sepanjang hidupnya, Tan telah menempuh pelbagai royan: dari masa akhir Perang Dunia I, revolusi Bolsyewik, hingga Perang Dunia II. Di kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia, lelaki kelahiran Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 ini merupakan tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia. Ia menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada 1925, jauh lebih dulu dibanding Mohammad Hatta, yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933). Buku Naar de Republiek dan Massa Actie (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal Sayuti Melik, misalnya, mengenang bagaimana Bung Karno dan Ir Anwari membawa dan mencoret-coret hal penting dari Massa Actie. Waktu itu Bung Karno memimpin Klub Debat Bandung. Salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika diadili di Landrat Bandung pada 1931 juga lantaran menyimpan buku terlarang ini. Tak aneh jika isi buku itu menjadi ilham dan dikutip Bung Karno dalam pleidoinya, Indonesia Menggugat. W.R. Supratman pun telah membaca habis Massa Actie. Ia memasukkan kalimat ”Indonesia tanah tumpah darahku” ke dalam lagu Indonesia Raya setelah diilhami bagian akhir dari Massa Actie, pada bab bertajuk ”Khayal Seorang Revolusioner”. Di situ Tan antara lain menulis, ”Di muka barisan laskar, itulah tempatmu berdiri…. Kewajiban seorang yang tahu kewajiban putra tumpah darahnya.” Di seputar Proklamasi, Tan meno-rehkan perannya yang penting. Ia menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di Lapangan Ikada (kini kawasan Monas), 19 September 1945. Inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan yang waktu itu belum bergema keras dan ”masih sebatas catatan di atas kertas”. Tan menulis aksi itu ”uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan”. Setelah rapat ini, perlawanan terhadap Jepang kian berani dan gencar. Kehadiran Tan di Lapangan Ikada menjadi cerita menarik tersendiri. Poeze bertahun-tahun mencari bukti kehadiran Tan itu. Sahabat-sahabat Tan, seperti Sayuti Melik, bekas Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo, dan mantan Wakil Presiden Adam Malik, telah memberikan kesaksian. Tapi kesaksian itu harus didukung bukti visual. Dokumen foto peristiwa itu tak banyak. Memang ada rekaman film dari Berita Film Indonesia. Namun mencari seorang Tan di tengah kerumunan sekitar 200 ribu orang dari pelbagai daerah bukan perkara mudah. Poeze mengambil jalan berputar. Ia menghimpun semua ciri khas Tan dengan mencari dokumen di delapan dari 11 negara yang pernah didatangi Tan. Tan, misalnya, selalu memakai topi perkebunan sejak melarikan diri di Filipina (1925-1927). Ia cuma membawa paling banyak dua setel pakaian. Dan sejak keterlibatannya dalam gerakan buruh di Bayah, Banten, pada 1940-an, ia selalu memakai celana selutut. Ia juga selalu duduk menghadap jendela setiap kali berkunjung ke sebuah rumah. Ini untuk mengantisipasi jika polisi rahasia Belanda, Jepang, Inggris, atau Amerika tiba-tiba datang menggerebek. Ia memiliki 23 nama palsu dan telah menjelajahi dua benua dengan total perjalanan sepanjang 89 ribu kilometer—dua kali jarak yang ditempuh Che Guevara di Amerika Latin. Satu lagi bukti yang mesti dicari: berapa tinggi Tan sebenarnya? Di buku Dari Penjara ke Penjara II, Tan bercerita ia dipotret setelah cukur rambut dalam tahanan di Hong Kong. ”Sekonyong-konyong tiga orang memegang kuat tangan saya dan memegang jempol saya buat diambil capnya. Semua dilakukan serobotan,” ucap Tan. Dari buku ini Poeze pun mencari dokumen tinggi Tan dari arsip polisi Inggris yang menahan Tan di Hong Kong. Eureka! Tinggi Tan ternyata 165 sentimeter, lebih pendek daripada Soekarno (172 sentimeter). Dari ciri-ciri itu, Poeze menemukan foto Tan yang berjalan berdampingan dengan Soekarno. Tan terbukti berada di lapangan itu dan menggerakkan pemuda. Tan tak pernah menyerah. Mungkin itulah yang membuatnya sangat kecewa dengan Soekarno-Hatta yang memilih berunding dan kemudian ditangkap Belanda. Menurut Poeze, Tan berkukuh, sebagai pemimpin revolusi Soekarno semestinya mengedepankan perlawanan gerilya ketimbang menyerah. Baginya, perundingan hanya bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100 persen dari Belanda dan Sekutu. Tanpa itu, nonsens. Sebelum melawan Soekarno, Tan pernah melawan arus dalam kongres Komunisme Internasional di Moskow pada 1922. Ia mengungkapkan gerakan komunis di Indonesia tak akan berhasil mengusir kolonialisme jika tak bekerja sama dengan Pan-Islamisme. Ia juga menolak rencana kelompok Prambanan menggelar pemberontakan PKI 1926/1927. Revolusi, kata Tan, tak dirancang berdasarkan logistik belaka, apalagi dengan bantuan dari luar seperti Rusia, tapi pada kekuatan massa. Saat itu otot revolusi belum terbangun baik. Postur kekuatan komunis masih ringkih. ”Revolusi bukanlah sesuatu yang dikarang dalam otak,” tulis Tan. Singkat kata, rencana pemberontakan itu tak matang. Penolakan ini tak urung membuat Tan disingkirkan para pemimpin partai. Tapi, bagi Tan, partai bukanlah segala-galanya. Jauh lebih penting dari itu: kemerdekaan nasional Indonesia. Dari sini kita bisa membaca watak dan orientasi penulis Madilog ini. Ia seorang Marxis, tapi sekaligus nasionalis. Ia seorang komunis, tapi kata Tan, ”Di depan Tuhan saya seorang muslim” (siapa sangka ia hafal Al-Quran sewaktu muda). Perhatian utamanya adalah menutup buku kolonialisme selama-lamanya dari bumi Indonesia. Berpuluh tahun namanya absen dari buku-buku sejarah; dua-tiga generasi di antara kita mungkin hanya mengenal samar-samar tokoh ini. Dan kini, ketika negeri ini genap 63 tahun, majalah ini mencoba melawan lupa yang lahir dari aneka keputusan politik itu, dan mencoba mengungkai kembali riwayat kemahiran orang revolusioner ini. Sebagaimana kita mengingat bapak-bapak bangsa yang lain: Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Mohammad Natsir, dan lainnya. (via Jevka.com)

BULAN SUCI RAMADHAN 1432 H TAHUN 2011

Embun suci di pagi hari, hati yg bersih ‘kan lahir kembali. Bulan ramadhan t’lah menanti, bersihkan diri menghadap Ilahi. Mohon maaf atas segala khilaf yang ada, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah kita diterima Allah ta’ala.

Tentang Pemberdayaan UKM yang digagas oleh H. Aburizal Bakri.

Bagaimana cara untuk terlibat? Bagi masyarakat: Mengisi formulir nominasi yang dapat diunduh dari laman www.bersamabangkit.com Bagi pelaku usaha kecil: 1. Menominasi diri sendiri atau meminta pihak lain. 2. Pelaku usaha kecil yang terpilih berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian 3. Pelaku usaha kecil yang belum terpilih bisa mendapatkan dan mempelajari buku pengembangan usaha. Pelaku usaha kecil juga dapat dinominasikan untuk tahun berikutnya. Kapan pelatihan dimulai ? Kegiatan direncanakan setiap tahun dimulai pada bulan Mei tahun 2011. Pilot project pelatihan sudah diselenggarakan pada bulan April 2011. Dimana program dilaksanakan? 1. Program dilaksanakan di 33 propinsi di seluruh Indonesia. 2. Pada setiap propinsi akan dipilih sejumlah pelaku usaha kecil yang akan mendapatkan paket pengembangan usaha. 3. Kursus dan konsultansi pengembangan usaha akan dilaksanakan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha kecil 4. Fasilitas publik yang representatif akan menjadi tempat kursus dan konsultasi. Siapa saja yang dapat terlibat? 1. Yang berhak mendapatkan dukungan pengembangan usaha adalah: 2. pelaku usaha kecil di 33 propinsi di seluruh Indonesia (dibuktikan dengan KTP), 3. yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari satu tahun, 4. Perhatian secara khusus akan diberikan kepada pelaku usaha kecil perempuan dan pemuda 5. Masyarakat dan berbagai elemen dapat terlibat dengan menominasikan pelaku usaha kecil yang dikenal melalui proses yang telah ditentukan. Apa yang ditawarkan program ini? 1. Partisipasi masyarakat untuk menominasikan pelaku usaha kecil 2. Kursus pengembangan usaha bagi pelaku usaha kecil 3. Insentif untuk realisasi rencana pengembangan usaha 4. Diseminasi pengetahuan pengelolaan usaha kecil melalui buku 5. Konsultansi dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha Siapa di belakang program ini? 1. Program pengembangan usaha kecil merupakan inisiatif H. Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar 2. Golkar berani mengambil inisiatif konkrit memberdayakan tulang punggung ekonomi rakyat, tidak terjebak dalam wacana dan retorika 3. Golkar menerjemahkan politik kerakyatan melalui program konkrit diseluruh Indonesia 4. Pelaksana program ini adalah Gerakan Ayo Bangkit yang memiliki jaringan, trainer, dan konsultan usaha kecil yang profesional. Apa Pentingnya Pelatihan 1. Saat ini lebih dari 98% pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha kecil. Memberdayakan pelaku usaha kecil akan memiliki dampak nyata pada pemberdayaan ekonomi rakyat, mengatasi penggangguran dan kemiskinan. 2. Sebagian besar dari pelaku usaha kecil tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi yaitu modal finansial dan kapasitas usaha. 3. Pemerintah dan berbagai pihak telah mengembangkan program untuk memberikan akses modal seperti melalui KUR Tetapi inisiatif mengembangkan kapasitas usaha para pelaku usaha kecil masih terbatas.(via www.bersamabangkit.com)

Bersama Bangkitkan Usaha Menengah Kecil dengan Bung Ical

Mengapa Aburizal Bakrie dan Golkar Membuat Program Ini? Pelaku usaha kecil merupakan 98,8% dari pelaku usaha di Indonesia. Jenis usaha ini menjadi mata pencaharian lebih dari 90 juta jiwa. Yang termasuk usaha kecil, antara lain, pedagang kaki lima, usaha rumah tangga, pedagang kecil di pasar tradisional, dan semacamnya. Aburizal Bakrie dan Partai Golkar melihat pelaku usaha kecil kerap kali paling tidak diuntungkan oleh derap pembangunan. Padahal mereka adalah mayoritas. Program ini dibuat agar pemimpin dan partai berlomba-lomba membantu dan memberdayakan pelaku usaha kecil.

Ical: Golkar Sudah Kenyang Kekuasaan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie akhirnya bicara soal sikap partainya. Ia menegaskan partai yang dipimpinnya tidak haus kekuasaan. Golkar adalah partai yang sudah kenyang kekuasaan, melihat jauh ke depan, dan melihat kepentingan bangsa. "Bukan sekadar dua atau tiga posisi menteri, atau sekedar ingin ikut menikmati kekuasaan belaka. Golkar sudah kenyang kekuasaan. Golkar sudah sangat berpengalaman dengan kekuasaan. Semua sudah kita alami dan rasakan," kata Ical, panggilan akrab Aburizal, dalam pidatonya, Ahad (6/3) malam. Dalam pidato yang dihadiri sekitar 200 kader partai dari 33 provinsi, dan sejumlah tokoh-tokoh partai, Ical menginstruksikan agar kader-kadernya tidak mudah terombang-ambing dalam isu-isu keseharian politik yang datang dan pergi. "Termasuk isu koalisi dan reshuffle kabinet. Golkar tidak akan goyah dan tidak akan mudah untuk mengikuti irama politik yang ditabuh oleh aktor-aktor dan kekuatan politik lainnya," kata Ical. Golkar, kata Ical, memilih untuk mempersembahkan semua upaya dan karya demi kejayaan bangsa dan negara. "Justru karena itulah kita sekarang mampu untuk go far beyond the attraction of power," tegasnya. Sejumlah tokoh yang tampak hadir dalam pembacaan pidato Ical antara lain Agung Laksono, Nudirman Munir, Tantowi Yahya, Yoris Raweyai, dan Theo L. Sambuaga. Ical mengatakan, sekalipun menegaskan diri sebagai bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah, Golkar tetap bersikap kritis dalam rangka mmperjuangkan hal-hal yang bersifat strategis, karena menyangkut hak hidup masyarakat yang harus diperjuangkan. Dalam bagian akhir pidatonya, Ical menghimbau kepada kader-kadernya, agar dalam melaksanakan fungsi-fungsi kritisnya, seluruh kader Golkar selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang baik. "Jangan ikut-ikutan dengan perilaku dan sikap yang tidak baik dari orang lain," ucap dia. (MAHARDIKA SATRIA HADI Senin, 07 Maret 2011 | 06:41 WIB TEMPO Interaktif)

Tentang Sebelas Butir Kesepakatan

Jakarta - Terus terang, belakangan ini penulis semakin galau melihat substansi perdebatan politik kita. Mengapa? Terasa ada penyimpangan dari sisi alur, tataran atau bahkan ide-ide dasar bernegara. Dan hal ini semakin diperparah oleh pola komunikasi politik kalangan politikus. Seakan, politik hanyalah proses transaksional sesaat. Terjadi pengabaian luar biasa atas sistem ketatanegaraan kita. Misalnya, pascakegagalan pelaksanaan hak angket DPR RI seputar mafia pajak, gonjang-ganjing perdebatan bergeser kepada koalisi di kabinet. Padahal, sistem presidensial kita tidak mengenal konsep koalisi. Tidak ada dasar-dasar konstitusional untuk menyebut adanya pemerintahan koalisi. Koalisi hanyalah istilah “pasar politik”, tetapi bukan risalah yang memenuhi kaidah-kaidah akademis. Indonesia menganut sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Dengan sistem ini, sudah mulai muncul pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif atau yudikatif. Bagi para mahasiswa ilmu politik, diajarkan bahwa di Indonesia pemisahan kekuasaan itu masih kabur. Yang dominan justru pembagian kekuasaan. Dalam hal ini, terdapat tumpang-tindih dan saling-pengaruh antara masing-masing badan: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Salah satu alasan kenapa sistem parlementer ditolak adalah tidak terlaksananya program-program di pemerintahan. Sistem yang memberi tempat kepada Perdana Menteri ini dianggap menjadi penyebab jatuh-bangunnya kabinet. Lewat Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke sistem presidensial. Presiden Soekarno menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebelumnya, sejak 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno hanya menjadi kepala negara. Maka, kesalahan “kebijakan politik” dalam sistem presidensial adalah kesalahan presiden. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah “korban” dari sistem presidensial ini, yakni mereka dianggap bersalah ketika pemerintah dinyatakan salah. Megawati Soekarnoputri “selamat” dari kesalahan ini, tetapi sampai kini setiap jurnalis pasti menulis era Megawati untuk menunjukkan soal penjualan aset, misalnya. BJ Habibie dianggap bersalah dengan lepasnya Timor Timur yang menjadi Negara Timor Leste, sehingga pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Koalisi apa Reshuffle? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato di Istana Negara berisi peringatan kepada partai-partai politik tentang 11 butir kesepakatan. Ini adalah soal penting. Sampai sejauh ini, belum ada kajian mendalam tentang posisi 11 butir kesepakatan itu dalam hubungan bernegara. Apakah ranah hukum tata negara yang bisa disengketakan di Mahkamah Konstitusi, misalnya? Kalau pakem konstitusionalisme itu dianut oleh pendiri bangsa, di era yang kian moderen ini, justru adanya 11 butir kesepakatan yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dengan ketua umum masing-masing partai politik itu patut dipertanyakan. Apalagi, wilayah “kerjasama”-nya adalah eksekutif dan legislatif. Memperdebatkan dasar hukum “kesepakatan politik” itu jauh lebih berguna bagi bangsa ini, ketimbang hanya melihat dari sisi politik praktis semata. Bagi penulis, jauh lebih baik Presiden SBY melakukan proses reshuffle tanpa embel-embel koalisi. Kalaupun ada dokumen tertulis yang mau diperkarakan, sebaiknya dokumen yang dilakukan oleh masing-masing menteri dengan Presiden dan Wakil Presiden, ketimbang antara presiden dan wakil presiden dengan partai-partai politik. Jangankan dalam hirarki ketatanegaraan, bahkan dalam hirarki aturan main masing-masing partai politik, kedudukan “kesepakatan politik” itu belum begitu jelas. Forum tertinggi partai politik perlu mengesahkan kesepakatan itu menjadi keputusan partai. Bagaimanapun, konstitusi sudah mengatur betapa menteri adalah pembantu presiden. Tidak ada satu pasalpun dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa menteri-menteri adalah wakil-wakil partai politik. Sekalipun kedudukan presiden sedikit “lemah” dalam konstitusi, tapi sandaran politik terkuatnya adalah rakyat. Ukuran satu-satunya tentang kedudukan politik presiden dan wakil presiden adalah pilpres, bukan “ijab kabul” antar elite-elite politik. Jadi, kenapa takut reshuffle hanya karena alasan yang tidak punya dasar hukum? Trias Politika? Butir kesepakatan yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan lain di luar eksekutif, yakni kerjasama di parlemen, justru semakin membuat keruh trias politika. Sejak awal partai-partai politik telah diikat untuk mendukung kebijakan pemerintah di parlemen. Sementara, rakyat sampai sekarang tidak tahu isi dokumen itu. Para ahli juga tak memperdebatkan, apakah dokumen itu patut dibuat atau tidak. Pidato Presiden SBY tentang keberadaan dokumen itu semakin memperkuat asumsi tentang “ada apa-apa” dalam tubuh pemerintahan. Apalagi, rakyat seakan meraba-raba apa yang sedang diperbincangkan oleh para elite politik. Justru opini digiring tentang kebersalahan partai-partai politik yang tak patuh, paling tidak ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan pandangan dalam sejumlah kasus di DPR RI. Padahal, apa hubungannya kinerja parlemen dengan kinerja pemerintah? Kenapa harus dikait-kaitkan? Presiden bukanlah seorang perdana menteri, begitu juga parlemen tidaklah anggota kabinet. Campur-baurnya sejumlah pandangan elite akhir-akhir ini semakin membawa bangsa ini hanya pada sekadar kuat-kuatan, bukan lagi punya landasan pada soal benar atau salah secara konstitusi. Untuk menghindari beragam tafsiran hukum, apalagi politik, sudah saatnya “11 butir kesepakatan” itu dibuka kepada publik. Jangan sampai dokumen itu bernasib seperti sejumlah dokumen penting lainnya yang mengubah banyak hal dalam jalannya pemerintahan, misalnya dokumen Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Kalau perlu, dokumen itu dibuka di Mahkamah Konstitusi, di depan para hakim konstitusi. Kalau dokumen itu tidak dibuka, kita akan terus-menerus dijebak dalam transaksi-transaksi politik yang tidak jelas. Seolah, dokumen itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk “menendang” menteri dalam kabinet. Tampak sekali betapa presiden sangat terlindungi oleh dokumen itu, sehingga dengan mudah bisa memperingatkan siapapun “mitra-mitra koalisi”-nya. Atau, jangan-jangan, dokumen itu hanya sekadar pepesan kosong? Kalau begitu, apa sebenarnya dasar dibalik ribut-ribut menyangkut koalisi dan oposisi? Sudah jelas betapa koalisi dan oposisi itu tidak ada dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sistem pemerintahan daerah semakin menguatkan itu, betapa kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak menjadi kepala atau wakil kepala daerah yang notabene bawahan presiden. Bagaimana kita menerjemahkan itu?(Ditulis oleh Indra J Piliang 7. Maret 2011 - 11:35)

Akbar Tanjung Dorong SBY Cepat Lakukan Reshuffle.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya (Golkar), Akbar Tandjung, mengatakan siapa pun yang memimpin bangsa ini tentu punya keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Menurutnya, bisa tidaknya keinginan itu tercapai, juga sangat tergantung pada waktu yang tersedia dan anggota kabinet yang dibentuk. Dari sisi waktu yang masih tersisa tiga setengah tahun, menurut Akbar, jelas sudah tidak mungkin lagi melakukan sesuatu untuk bangsa ini karena dalam realitanya pemerintah hanya mempunyai waktu efektif dua tahun lagi. Satu setengah tahun pasti akan terpakai untuk kepentingan persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2014. "Namun niat baik itu sangat sulit untuk diwujudkan oleh Pemerintahan SBY karena dalam massa satu setengah tahun kepemimpinannya yang kedua ini, terlihat sekali kabinet tidak performance dan para menteri pun tidak performance," kata Akbar Tandjung, sebelum berlangsungnya diskusi bertema "Menimbang Efektivitas Pemerintahan SBY-Boediono," di Akbar Tandjung Institute, kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (3/3). Soal tidak baiknya performance pemerintahan SBY-Beodiono, kata Akbar, bukan hanya menjadi berpincangan para elit. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga tidak mengeluarkan penilaian yang baik. "Rakyat sendiripun merasakan hal yang sama," tegas politisi asal Sibolga itu. Menurutnya, fakta tersebut sesungguhnya bisa dijadikan argumentasi kuat oleh SBY-Boediono untuk sesegera mungkin melakukan reshuffle kabinet. "Soal gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab), itu cerita lain lagi," imbuh mantan Ketua DPR itu. [] Sumber: Jpnn.com

REVOLUSI SANG TUKANG BUAH

* 24 Januari 2011 INTIFADAH! Kata yang akrab terdengar di Palestina itu sering diucapkan warga Tunisia sebulan terakhir ini. Gambaran si kecil David melawan raksasa Goliath tak ubahnya seperti satu juta orang yang berbaris melawan ribuan polisi dan tentara selepas salat Jumat di pusat Ibu Kota Tunis dua pekan lalu. "Kami menyerbu Stasiun Metro Barcelona dan dihadang gas air mata. Kami berlari ke Bourguiba Avenue, Champs-Elys�es Tunisia. Di sana, kami kembali berhadapan dengan tongkat dan senapan tentara," tutur Kamel Riahi, novelis Tunisia. Hasilnya sebuah Tunisia yang baru: tanpa sang diktator Zine el-Abidine Ben Ali-tapi ia diperkirakan masih memiliki pengaruh kuat di tubuh partai yang berkuasa (Perkumpulan Demokratik Konstitusional atau RDC) sepanjang 23 tahun. Empat menteri kabinet mengundurkan diri dan beberapa menteri lain melepaskan keanggotaannya dari partai yang berkuasa, menyusul gelombang demonstrasi yang telah menewaskan 83 orang itu, pekan lalu. Namun para demonstran yang masih bergerak di jalan-jalan tetap menuntut pembubaran RDC dan pembentukan pemerintahan baru yang bersih dari pengaruh Ben Ali dan kaki tangannya. Jasmine Revolution atau Revolusi Kembang Melati-begitu pers Tunisia menyebutnya-terpicu oleh sebuah drama di depan sebuah kantor gubernur, 17 Desember tahun lalu. Tersebutlah Mohammad Bouazizi, sarjana ilmu komputer yang tengah menganggur dan berutang US$ 200 untuk membeli gerobak buah buat berjualan di kaki lima. "Aku pergi, Ibu. Maafkan, aku tidak patuh. Aku pergi dan tidak akan kembali," katanya dalam dinding akun Facebook-nya. Pekan itu, polisi Tunisia merazia jalanan Kota Sidi Bouzid, 256 kilometer dari Tunis. Malang, gerobak Bouazizi disita. Dia mengadu ke balai kota, tapi tidak digubris. Kecewa, pemuda 29 tahun itu membeli dua kaleng bensin, lalu membakar diri sendiri di depan kantor gubernur. Tubuhnya luka parah. Tiga minggu kemudian, dia meninggal. Kematiannya memicu protes. Lima ribu pelayat berteriak, "Kami akan membalaskan dendam Anda, Mohammad!" Pemakam-an berakhir rusuh. "Saudaraku telah menjadi simbol perlawanan di dunia Arab," ujar kakaknya, Salem Bouazizi. Lelah dengan kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, gelombang demonstran meluas. Rakyat Tunisia menuntut lapangan pekerjaan, upah layak, dan kebebasan berpendapat. Mereka juga mendesak Presiden Tunisia Zine el-Abidine Ben Ali lengser. Ajakan revolusi juga menyebar lewat Twitter dan Facebook. Orang dari Mesir, Aljazair, dan Mauritania mengikuti jejak Bouazizi: membakar diri sebagai aksi protes atas ketidakadilan sosial. Di Mesir, Hosni Mubarak, yang berkuasa sejak 1981, didesak turun. Kamis dua pekan lalu, Presiden Ben Ali berpidato dengan emosional. "Saya memahami Anda. Silakan menghentikan kekerasan," katanya. Dia berjanji memenuhi tuntutan demonstran, menyediakan 300 ribu pekerjaan, dan tidak akan mencalonkan diri pada 2014. Namun terlambat, rakyat Tunisia telanjur marah. Tunisia genting. Ben Ali membubarkan pemerintah dan menyatakan keadaan darurat. Esok paginya, televisi pemerintah Tunisia mengumumkan Ben Ali resmi mengundurkan diri. Ketua Mahkamah Konstitusi Fethi Abdennadher menyatakan Ben Ali sudah hengkang dari Tunisia. Dia minggat memboyong 30 anggota keluarganya. Ketua Parlemen Fouad Mebazza ditunjuk menjadi presiden sementara. Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi membentuk kabinet koalisi dan menggelar pemilihan umum enam bulan lagi. Kabinet baru Ghannouchi ditolak rakyat karena dianggap perpanjangan tangan Ben Ali. Ada delapan wajah lama yang masih dipakai dan menempati posisi kunci. Akhirnya, empat menteri dari kubu oposisi memutuskan mundur. Sejak Desember hingga Sabtu pekan lalu, setidaknya 42 orang dilaporkan tewas dan ratusan luka-luka. Aksi demonstrasi menolak pemerintahan sementara masih melanda Tunisia hingga hari ini. Dua orang tenaga kerja asal Indramayu, berinisial S dan J, juga sempat terjebak di istana kepresidenan di Carthage. Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Muhammad Ibnu Said, mengatakan keduanya bekerja pada anak-anak Ben Ali sejak tiga tahun lalu. "Mereka adalah TKW ilegal yang masuk Tunisia memakai visa turis," katanya kepada Tempo. Sebanyak 120 orang warga negara Indonesia lainnya dilaporkan selamat. l l l Rakyat Tunisia sudah lama menjuluki Ben Ali sebagai "Ben � Vie" atau presiden seumur hidup. Sejak 1987, sudah lima kali dia menang telak dalam pemilihan umum dengan perolehan suara hampir sempurna. Ben Ali, direktur keamanan nasional, adalah tangan kanan presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba. Pada November 1987, Ben Ali melakukan kudeta tak berdarah. Dia menyatakan Bourguiba tidak layak memerintah karena sakit keras. Ben Ali menjadi orang nomor satu Tunisia pada usia muda, 49 tahun. Awalnya Ben Ali menjadi pahlawan rakyat. Dia dianggap tokoh reformasi karena melarang penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang. Tapi harapan rakyat Tunisia perlahan menguap. Ben Ali tak ubahnya seperti Bourguiba: memimpin dengan tangan besi. "Dia mengelola negara seperti mafia," kata Duta Besar Amerika untuk Tunisia, Robert F. Godec, dalam kawat diplomatik ke Washington. Godec, yang menghadiri jamuan makan siang di rumah anak tiri Ben Ali, Mohammad Sakher el-Materi, tercengang. Keluarga ini bergelimang kemewahan, sementara rakyat Tunisia kesulitan ekonomi. "Inilah yang memicu kemarahan warga Tunisia," kata Godec. Kerajaan Ben Ali menguasai sebagian besar bisnis di Tunisia. Kekayaan dia dan keluarganya mencapai Rp 73 triliun. Leila Trabelsi, istri kedua Ben Ali, menguasai seluruh bisnis properti di negara itu. Mantan penata rambut ini diduga memiliki emas batangan hingga 1,5 ton senilai Rp 543 miliar. Bagaimana nasib sang diktator kini? Jumat itu, Ben Ali mencari perlindungan ke Prancis, negara yang selalu mendukungnya selama dua dekade terakhir. Tapi Presiden Nicolas Sarkozy menolak memberikan suaka. Pesawatnya bahkan tidak diizinkan mendarat. Ben Ali lalu mengais suaka di Malta, Uni Emirat Arab, dan Italia. Namun usahanya sia-sia. Peruntungan datang di Arab Saudi. Ben Ali, 75 tahun, diberi tempat berlindung di sebuah vila yang pernah dipakai diktator Uganda, Idi Amin. Di tempat peristirahatan inilah Idi Amin menghabiskan 13 tahun terakhir hidupnya sebelum meninggal pada 2003. Sami Moubayed, pengamat politik Suriah, berkomentar, "Ironis. Selama berkuasa, Ben Ali melarang perempuan berjilbab dan tak membolehkan masjid mengumandangkan azan." Setelah 23 tahun memerintah, Presiden Ben Ali digulingkan lewat peristiwa paling dramatis dalam sejarah Arab kontemporer. Bukan tank Amerika Serikat yang menggulung simbol Tunisia ini, seperti nasib Saddam Hussein pada 2003. Bukan pula ulama bersorban yang merebut kekuasaan, seperti ketika Shah Iran digulingkan pada 1979. Melainkan orang-orang Tunisia, warga biasa, tua dan muda, yang bangkit dengan satu suara, "Intifadah!" Di bandar udara, saat rombongan Ben Ali meninggalkan tanah kelahirannya, para demonstran memegang spanduk besar, mengusir sang mantan presiden. "Game over, Ben � Vie!" Ninin Damayanti (Guardian, Washington Post, Telegraph, Asiatimes.com)

Rapimnas Rumuskan Strategi Pemenangan Pemilu 2014

HUT Partai Golkar ke 46 Rapimnas Rumuskan Strategi Pemenangan Pemilu 2014 PENJELASAN RAPIMNAS -- Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas I dan Peringatan HUT Ke-46 Partai Golkar Firman Soebagyo didampingi Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas I Syamsul Bachri (kanan), Koordinator Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi Rapimnas I dan Peringatan HUT Ke-46 Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa (kedua dari kiri), dan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Rene F Manembu (kiri) memberikan penjelasan tentang agenda dan kegiatan yang diselenggarakan dalam Rapimnas I dan HUT Ke-46 Partai Golkar, di Jakarta, Jumat (15/10). Rapimnas I Partai Golkar dan Peringatan HUT Ke-46 Partai Golkar yang akan berlangsung di Jakarta pada 18-20 Oktober 2010 antara lain membahas persiapan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2014. (Suara Karya/Hedi Suryono) Sabtu, 16 Oktober 2010 JAKARTA (Suara Karya): Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta pada 18-20 Oktober 2010 akan dijadikan momentum dalam rangka merumuskan taktik dan strategi Partai Golkar sebagai pemenang pada Pemilu 2014. "Target pemenangan pemilu itu bisa terwujud jika konsolidasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan partai. Sebab, jika dilihat dari hasil pilkada sepanjang 2010 saja, Partai Golkar sudah berhasil memenangi lima puluh persen lebih dari semua pilkada, baik pilkada gubernur, bupati maupun wali kota se-Indonesia," kata Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas I Partai Golkar dan HUT Ke-46 Partai Golkar Firman Soebagyo, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (15/10). Pelaksanaan Rapimnas I Partai Golkar bertema "Suara Golkar Suara Rakyat". Puncak dari rangkaian kegiatan Rapimnas I Partai Golkar ditandai dengan diselenggarakannya perayaan HUT ke-46 Partai Golkar pada 20 Oktober 2010. Menurut Firman, panitia telah mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan sambutan pada puncak acara HUT ke-46 Partai Golkar. Rapimnas dan HUT ke-46 Partai Golkar juga akan dihadiri seluruh Ketua DPP Partai Golkar dan Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia maupun sesepuh dan para pinisepuh Partai Golkar. Diharapkan pula hadir mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan partai politik nasional, para duta besar negara sahabat, dan perwakilan partai ASEAN plus. Menurut Firman, dalam rapimnas, juga akan diundang lembaga survei yang memiliki kompetensi untuk memberikan paparan terhadap kondisi dan situasi politik nasional saat ini. "Hasil survei tersebut nantinya menjadi bahan kajian Partai Golkar untuk mencermati situasi dan perkembangan politik yang ada. Dengan demikian, ke depan Partai Golkar akan dengan mudah melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan dan program yang sudah digariskan partai," tuturnya. Menurut Firman, kemenangan yang diraih Partai Golkar dalam pelaksanaan pilkada ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan konsolidasi organisasi serta memperkukuh kaderisasi sebagai modal utama partai memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. "Untuk target itu, Partai Golkar akan melakukan kajian secara komprehensif terhadap efektivitas sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan dalam pilkada," katanya. Fakta yang terjadi di lapangan, kata Firman, membuktikan bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung tersebut dinilai sebagai pemborosan anggaran APBN/APBD bahkan berpotensi menimbulkan aksi anarkisme seperti yang terjadi selama ini. Persoalannya, menurut Firman, apakah sistem pemilihan langsung yang selama ini berlangsung-sebagai cerminan dari proses demokratisasi dan legitimasi kepemimpinan-masih akan dipertahankan atau perlu dievaluasi dan disempurnakan sesuai budaya dan kultur politik Indonesia. Pernyataan Politik Golkar Firman Soebagyo menambahkan, ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapimnas, yakni menyangkut evaluasi konsolidasi organisasi, program kaderisasi dan pemenangan pemilu, serta pernyataan politik Partai Golkar dalam merespons persoalan aktual yang sedang dihadapi bangsa ini. "Misalnya, adanya gejala anarkisme yang belakangan ini menjadi tren di masyarakat, aksi terorisme, masalah banjir, kerawanan pangan hingga situasi dan perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini," katanya. Terkait masalah nasionalisme, Firman Soebagyo menjelaskan, Partai Golkar sebagai partai yang berwawasan kebangsaan mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk mengingatkan generasi muda tentang semangat nasionalisme yang saat ini sudah mulai terkikis. Karena itulah, dalam rapimnas ini, Partai Golkar akan mendorong semangat nasionalisme bukan sekadar dijadikan simbol dan semboyan, melainkan mampu pula dirumuskan sebagai dasar bagi penataan sistem kebangsaan. "Nasionalisme harus mampu menumbuhkan kembali nation and character building sebagai fundamental bangsa dalam memperkuat kehidupan kebangsaan," katanya. Tak hanya itu, dia menambahkan, nasionalisme harus diwujudkan dalam berbagai aspek kenegaraan dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya, serta sistem politik Indonesia. Berkaitan dengan rangkaian acara rapimnas dan HUT ke-46 Partai Golkar, ada sejumlah kegiatan yang akan digelar. Antara lain, seminar yang akan diselenggarakan pada Sabtu (16/10) dengan mengusung tema "Penataan Sistem Politik untuk Memperkukuh Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia" yang menghadirkan pembicara kunci Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta sejumlah pembicara mulai dari internal hingga eksternal Partai Golkar. Pelaksanaan seminar tersebut bertujuan untuk mencari masukan, kajian, dan sumbangsih Partai Golkar terhadap kondisi sosial politik, termasuk pembahasan mengenai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Bidang Politik dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014. "Sudah saatnya kita menata kembali semangat nasionalisme yang berbasis budaya sesuai kultur politik Indonesia sebagai pilar bagi penataan sistem politik Indonesia ke depan. Sebab, sistem kenegaraan yang baik seharusnya berasal dari ciri dan budaya masyarakatnya," katanya. Selain digelar seminar, dalam perayaan HUT ke-46 Partai Golkar juga akan diselenggarakan bakti sosial, yakni donor darah, serta kegiatan lainnya, seperti ziarah ke taman makam pahlawan. Tak hanya itu, Partai Golkar juga akan mengadakan kirab sepeda dengan rute Surabaya-Jakarta, serta pemberian anugerah Golkar Award kepada sejumlah tokoh pada saat malam perayaan HUT ke-46 Partai Golkar. Firman menjelaskan, semua rangkaian kegiatan ini merupakan komitmen Partai Golkar untuk lebih dekat dengan rakyat. (Via Harian Suara Karya) ________________________________________

Pidato Politik Aburizal Bakri.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jumat malam, 5 Maret 2010 menyampaikan pidato di depan para kader Golkar. Berikut pidato yang disampaikan Aburizal Bakrie: "Yang saya hormati saudara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bapak Akbar Tandjung, saudara Wakil Ketua, saudara Agung Laksono, dan saudara Theo Sambuaga, Wakil Ketua DPR RI saudara Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi Setya Novanto dan seluruh anggota Fraksi Golkar yang ada di DPR RI, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada saudara-saudara yang tergabung dalam keluarga Fraksi Partai Golkar di DPR Republik Indonesia. Saudara-saudara telah menunjukkan komitmen yang teguh serta upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. DPR adalah sebuah lembaga terhormat, sebuah lembaga yang mengejawantahkan kehendak rakyat. The will of the power of the people yang kita junjung tinggi. Oleh karena itu tugas saudara-saudara adalah tugas yang mulia. Sebuah tugas yang pencapaiannya turut menentukan masa depan negeri yang kita cintai ini. Saya berikan apresiasi yang tinggi bagi saudara-saudara. Tetapi tentunya tidak lupa juga kita juga harus memberi apresiasi yang sama tingginya kepada anggota dewan dari fraksi-fraksi lainnya tidak terkecuali. Parlemen adalah rumahnya seluruh rakyat, milik seluruh rakyat, dan karena itu kita harus sampaikan juga salam hormat kepada seluruh partai dan elemen yang mewakili spektrum keragaman dari masyarakat kita. Sengaja saya meminta kita berkumpul di sini malam ini. Seluruh keluarga besar Partai Golkar dan anggota –anggota DPP Partai Golkar. Dengan berakhirnya Pansus dan Pleno Bank Century, DPR kini memasuki masa-masa reses sebulan ini. Sebagai anggota dewan saudara-saudara akan turba turun ke bawah. Ke berbagai daerah mengunjungi dan menyapa masyarakat. Acara malam ini saya harapkan bisa menjadi bekal saudara-saudara dalam menjalankan tugas-tugas di daerah-daerah. Lakukanlah tugas itu sebaik-baiknya. Indonesia adalah suatu negeri yang luas dengan keragaman dan kebinekaan yang hampir tiada tandingannya. Bangunlah pengertian yang baik terhadap hidup dan kehidupan dari masyarakat kita. Bagaimana membangun sekolah yang baik, bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi mereka, bagaimana membangun jalan dan parasarana di tempat mereka. Begitu banyak hal-hal yang saudara-saudar bisa dalami. Begitu banyak yang harus dilakukan untuk membantu dan menolong rakyat kita di berbagai daerah. Melalui Fraksi Golkar di DPR kita usulkan kepada pemerintah agar usulan-usulan kebijakan yang saudara-saudara dapat di daerah dapat menjadi usulan kebijakan bagi pembangunan Indonesia. Jika semua itu bisa kita lakukan, maka kita bisa berkata bahwa posisi dan jabatan yang dititipkan kepada kita, harapkan yang dikirimkan kepada kader-kader Partai Golkar adalah posisi dan jabatan yang amanah. Power has a purpose, kekuasaan harus memiliki tujuan, dan dengan bangga kita bisa berkata bahwa di Golkar, dengan Partai Golkar posisi dan jabatan tersebut sungguh-sungguh ditujukan pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Sungguh-sungguh ditujukan untuk menciptakan negeri yang membanggakan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian yang saya hormati Dengan berakhirnya Pansus dan Pleno Bank Century, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa soal yang pelik ini sudah memasuki wilayah hukum. Proses hukum harus berjalan baik tanpa intervensi politik. Sebagaimana warga negera yang baik, kita menjunjung tinggi supremasi hukum. Biarkan proses ini berjalan dengan semestinya dengan kaidah-kaidah yang mengedepankan keadilan, mengedepankan fairness, dan azas praduga tidak bersalah. Ada begitu banyak hikmah yang dapat kita petik dari proses panjang kasus Century ini. Protokol penanganan krisis ekonomi harus ditingkatkan, peraturan perbankan harus direvisi, manajemen dari Bank Indonesia direkomendasikan dibuat lebih professional, lebih transparan dan lebih bertanggungjawab, dan masih banyak lagi pelajaran lainnya. Indonesia harus terus memperbaiki diri, Indonesia harus terus belajar dari kekuarangan dan kelemahan di masa-masa lalu. Oleh karena itu jika dengan semua pelajaran ini kita bisa tumbuh dan memperbaiki diri, memperbaiki hal yang harus kita perbaiki, maka proses panjang kasus Century yang baru saja lewat adalah sebuah proses yang bermanfaat. Sebuah proses yang mungkin meletihkan, tetapi berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu manfaat yang dapat dibetik kita dapat memperbaiki hal tadi, sehingga tumbuh kepastian yang lebih baik. Baik bagi pengusaha, baik pemerintah, baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi pasti mengalami pasang dan surut. Ada kalanya roda perekonomian bahkan mengalami suatu deep down turn, krisis yang dalam dan cepat menyebar serta mengancam peri kehidupan umum. Kita telah mengalami beberapa kali. Dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi maka tindakan yang cepat dan tegas dapat dilakukan tanpa menciptakan tanda tanya, kebingungan, dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas, apalagi dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu dengan perbaikan dan peningkatan berbagai aturan perbankan, manajemen Bank Indonesia, serta perbaikan protokol dalamm menghadapi krisis, maka tindakan cepat dan tegas tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan, lebih transparan, serta lebih mudah medapat dukungan politik dari semua kalangan. Sengaja saya sampaikan semua ini kepada saudara-saudara dari Fraksi Partai Golkar pada malam ini sebelum saudara-saudara terjun ke daerah-daerah dalam masa reses. Agar sikap partai kita dapat dimengerti oleh masyarakat secara utuh. Jika ada pernyataan nantinya, jelakanlah permasalahan ini dan yakinkanlah bahwa komitmen partai Golkar adalah kemaslahatan bagi seluruh bangsa Saudara saudara sekalian yang saya mulyakan, hadirin sekalian yang berbahagia Partai Golkar sekarang harus melihat ke depan beyond Century. Semalam Presiden Republik Indonesia sudah menyampaikan pidato mengajak kita semua untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pesan ini kita sambut dengan tangan terbuka. Setelah melewati gelora politik yang cukup intens, marilah kita sekarang menjadikan politik itu sebagai metode untuk membangun persamaan bukan untuk memperuncing perbedaan. Di dalam dinamika demokrasi yang semakin matang ada kalanya kita memang harus menempuh jalan yang agak berbeda. Tetapi ada kalanya pula kita harus bergandengan tangan melangkah bersama mencapai tujuan tujuan besar. Dan harus kita tekankan bahwa jikapun ada perbedaan, maka semua itu bukanlah suatu ungkapan permusuhan, tapi sebuah sikap yang mandiri sebuah bentuk komitmen masing-masih pihak untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Sebagaimana yang telah saya katakan pada ulang tahun Golkar pada bulan Oktober yang lalu, jika urusannya dalah masa depan Indonesia, jika soalnya adalah nasib negeri ini, maka Partai Golkar akan berdiri di garis terdepan utuk berkata; tidak ada kuning, tidak ada biru, tidak ada merah, tidak ada hijau, atau barangkali putih, yang ada adalah merah putih. Tidak ada partai dan kepentingan diri sendiri. Yang ada adalah kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di hari-hari mendatang berbagai isu dan persoalan harus segera kita selesaikan. Poltik harus bisa memberi hasil kongkrit pada kesejahteraan rakyat. Politik harus bisa mempercepat bukan menghambat bagi pembangunan sekolah yang lebih baik, pembangunan jalan dan jembatan yang lebih baik, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan rumah sakit, penanggulangan kemiskinan, penguatan usaha kecil dan menengah, dan lain sebagainya. Demokrasi Indonesia memang terus mencari bentuk, tetapi masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah masalah yang mendesak. Kita harus bisa membuktikan bahwa demokrasi tidak menghambat tapi justru mempercepat dan memberi legitimasi yang kokoh pada pembangunan kita. Dia atas semua itu, kita harus mendorong terjadinya perubahan sikap yang lebih optimistis di dalam masyarakat kita. A Transformation of our state of mind. Kita harus memandang dengan lebih optmis. Melihat dunia sebagai tantangan, sebagai kesempatan, bukan sebagai tantangan yang menakutkan. Dengan optimisme kita harus yain bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar sebuah bangsa yang mampu merebut dan memperjuangkan nasib yang lebih baik bagi putra-putri kita dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sekalian. Akhirnya sebagai penutup saya ucapkan selamat bekerja dalam masa reses ini kepada saudara-saudara yang tergabung dalam keluarga besar Partai Golkar. Bertugaslah dengan baik, pelajarilah berbagai persoalan yang ada di daerah, dengarkan suara rakyat. Sebab suara mereka adalah suara Golkar dan suara bangsa kita dalam keseluruhan."(via VIVAnews.com)

Refleksi Politik Surabaya 2004-2009 (catatan politik)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) boleh mengklaim sebagai partai dakwah, partai bersih, partai anak muda atau partai reformis (?), tapi kenyataan di lapangan seringkali berbicara lain. Banyak politisi PKS yang tidak berbeda perilakunya dari politisi partai lain. Bedanya mungkin hanya satu: politisi PKS memelihara jenggot, politisi lain tidak. Cuma itu saja. Selebihnya, politisi PKS sama saja dengan politisi parpol lain. Malah acap lebih parah. Politisi PKS lebih naif dalam bermain politik. Mereka tidak bisa melihat realpolitik sebagai arena pragmatis, yang harus dibedakan dari wacana politik yang memang idealis. Kedua wilayah itu dicampuradukkan dan bahkan merugikan PKS sendiri. Selama Pemilu 2004, PKS di Surabaya memang tampil mengejutkan karena berhasil meraup tiga kursi di DPRD, lalu bersama dengan Partai Demokrat (PD), mereka membentuk Fraksi Demokrasi dan Keadilan (FDK). Sejak awal dilantik sebagai anggota dewan, para politisi PKS sudah menunjukkan gejala canggung menghadapi sorotan publik. Alih-alih untuk memperjuangkan hajat hidup warga Surabaya, mereka justru terjebak kedalam putaran wacana politik yang tidak jelas. Mereka larut dalam idiom-idiom politik yang mengawang-awang, jarang membumi dan kurang memperlihatkan sikap terbuka kepada keaneka-ragaman interest. Dibandingkan politisi Golkar, meski sama-sama baru masuk gedung dewan, politisi PKS jelas kalah luwes. Ketidakluwesan mereka tampak nyata ketika memasuki masa rencana pembentukan koalisi antara bulan Februari sampai April 2005. Karena merasa ditinggal oleh PD yang berkoalisi dengan PAN, maka PKS berusaha mendekati PDIP. Lobi-lobi tingkat atas mulai berjalan, sejumlah pertemuan digelar, antara politisi PKS dan PDIP. Kenapa PDIP tertarik dengan PKS? Tidak lain dikarenakan klaim sepihak dari PKS, bahwa mereka punya mesin politik sampai tingkat kecamatan, RT/RW, yang siap digerakkan. Klaim semacam itu tentu saja manjur untuk dijadikan pemikat kepada PDIP, tapi klaim itu belum tentu mujarab untuk membentuk koalisi permanen menuju Pemilihan Walikota (Pilwali) 2005. Masalahnya sederhana, PDIP bukanlah parpol kemarin sore. Para politisi PDIP di Surabaya adalah mantan demonstran, aktivis dan sudah teruji di lapangan. Begitu mereka mendengar PKS mempunyai mesin politik yang tangguh, serta-merta mereka melakukan pengecekan di lapangan. Hasilnya? PKS hanya kuat di beberapa kantong saja, seperti di kecamatan Sukolilo, kecamatan Pabean Cantikan (daerah Tanjung Perak) dan kawasan Kauman Kalimas Udik. Di tiga kawasan itu, PKS memang unggul dalam perolehan suara pada Pemilu 2004. Selebihnya, PKS rontok. Nah, fakta politik ini tentu menjadikan para politisi PDIP berpikir ulang untuk menyepakati rencana koalisi dengan PKS. Apalagi, belum apa-apa PKS sudah menyodorkan 'kontrak politik' yang wajib ditandatangani ketua DPC PDIP beserta jajarannya. Tentu saja, setelah melihat isi kontrak itu, para politisi PDIP geleng-geleng kepala sembari mengurut dada, sebab dalam kontrak itu PKS implisit sudah minta jatah kekuasaan. Belum berkuasa saja sudah minta jatah, apalagi nanti kalau koalisi jadi dibentuk, tentu PDIP yang akan ditunggangi. Begitu kira-kira jalan pikiran politisi PDIP. Untuk menunjukkan keseriusan, PKS mendatangkan Sekjen DPP PKS Suripto. Mantan orang BAKIN ini jauh-jauh datang ke Surabaya khusus untuk mendorong PKS agar jadi berkoalisi dengan PDIP. Meski berlatarbelakang intelijen, Suripto tetap tidak bisa membaca peta politik Surabaya yang khas. Informasi dari DPW maupun DPD PKS kepada Suripto hanyalah informasi akan kadarnya, bukan informasi yang bisa diolah menjadi data untuk aksi-aksi lapangan. Suripto menganggap kehadirannya bisa memberi sinyal kepada PDIP Surabaya, bahwa PKS bersungguh-sungguh hendak berkoalisi. Akan tetapi, ada faktor lain yang luput dari pertimbangan atau perhatian Suripto Cs. Faktor itu adalah permainan politik non-formal diluar lobi-lobi resmi lintas parpol. Ketika Suripto merancang strategi bersama PKS di kantornya di Jl Embong Wungu, Surabaya. Pada saat yang sama, kelompok politisi jalanan memainkan strateginya. Mereka adalah Jalil, Cholik dan beberapa orang, yang biasa nongkrong di Dome Cafe Tunjungan Plaza. Dari pembicaraan mereka, tersingkap bahwa mereka akan mendorong Arif Affandi (Pimred Jawa Pos) untuk maju sebagai calon wakil walikota (cawawali). Untuk itu, diperlukan kecepatan menggunting pendekatan yang dilakukan PKS kepada PDIP, setelah itu Arif Affandi dipasangkan dengan Bambang DH. Suripto tak mengetahui rencana ini. Dia sibuk dengan analisa gombal ala politisi PKS yang baru belajar politik. Politisi PKS terlalu beranggapan, bahwa permainan politik itu bersifat linier. Entah mengapa, mereka mengabaikan adagium lama, bahwa bermain politik itu harus faham lapangan dan teknik bermain zig-zag, bukan permainan lurus bak rumus matematika. Pada 16 Februari 2005, Arif mendaftar ke sekretariat PDIP dengan diringi reog Ponorogo dan para pendukungnya. Nyaris seluruh jurnalis, reporter dan jajaran media massa ikut hadir dalam launching di gedung PWI Jatim itu. PKS spontan kaget setengah mati. Mereka tidak menyangka, Arif akan mau dipasangkan sebagai cawawali dengan Bambang DH, sebab selama ini rumor yang beredar, Arif akan maju sebagai cawali, bukan cawawali. Ketika fakta berbicara lain, politisi PKS pun tak berkutik dan mereka hanya terdiam membisu. Habis sudah peluang mereka untuk bisa masuk ke lingkungan Pemkot Surabaya. Sebab, parpol lain pun sudah tak mau menggandeng PKS yang acap 'jual mahal' dan selalu ja-im (jaga imej). Begitu Arif sampai di kantor sekretariat pendaftaran PDIP, ia langsung disambut Bambang DH dengan senyum. Maka, buyarlah harapan PKS untuk bisa digandeng PDIP. Saat itu juga, Suripto langsung ngacir terbang balik ke Jakarta. Ini merupakan pelajaran berharga buat PKS yang acap gembar-gembor sebagai parpol reformis (?), bahwa liku-liku politik bukanlah jalan yang mudah semudah mereka berdakwah di kalangan ABG politik. Tapi rupanya, PKS tetaplah PKS, kesalahan fatal politisi PKS di Surabaya kemudian terulang kembali di Banten dan DKI Jakarta, meski dalam Pilwali Depok mereka menang, tapi itu kemenangan massa PKS, bukan dikarenakan kepiawaian politisi PKS.(Ini sepenggal tulisan yang tidak dimuat di media pada waktu itu karena sesuatu hal.tulisan ini berdasarkan pengamatan,pandangan mata,penggalian informasi tentang catatan politik Arif Afandi,saya adalah terlibat dalam kancah politik 2004-2009. Waktu itu saya bagian dari sub ordinasi dari Jalil Latuconsina.bertugas sbg penggalangan massa untuk dukungan kpd Arif Afandi di rumah makan taman apsari surabaya.(Penulis Bidot Suhariyadi.)

Politisi berwajah ‘Tom Cruise’

Dalam salah satu karyanya, Yasraf Amir Piliang yang berjudul Transpolitika (dinamika politik di dalam era virtualitas) mengajak kita untuk membayangkan: “bayangkan sebuah dunia politik yang di dalamnya tidak ada ruang politik, melainkan ruang digital politik. Tidak ada kebenaran politik melainkan manipulasi politik. Tidak ada kepercayaan politik melainkan perdayaan politik. Tidak ada realitas politik melainkan fatamorgana politik. Tidak ada kebajikan politik melainkan permainan bebas politik. Inilah dunia politik yang di dalamnya terjadi perubahan mendasar mengenai definisi dan pemahaman tentang ruang, kebenaran, kepercayaan, realitas, transendensi politik; yang mengubah pula secara mendasar konsep tentang politik itu sendiri.” Dalam tulisan ini, ingin saya paparkan tentang model (ber) politik yang lebih banyak focus pada persoalan sebagai ‘pencitraan’ para politisi dalam ruang (imaginasi) politik. politisi yang berhati seperti ‘Kapten Nathan Algren’ dalam film The Last Samurai. Dalam konteks ini, adalah penting bagi kita untuk melihat bagaimana politisi itu muncul atau menampilkan dirinya ke dalam ruang public, karena dunia politik bukan hanya sebagai ruang tempat lalu lalang para actor, sarana, prasana dan objek politik saja (fisikal dan psikis) akan tetapi juga sebagai ruang bagi ide, gagasan dan juga konsep. politisi secara tidak langsung melalui berbagai sarana yang dapat merepresentasikan dirinya, pemikiran dan tindakannya. Hal ini dapat dilihat melaui perang poster dan perang baliho oleh politisi di jalan-jalan . Hal lain yang juga dapat dilakukan oleh politisi adalah melalui cara, seperti mengundang para jurnalis secara massif. Peristiwa tersebut kemudian dapat di hadirkan kembali (representasi) melalui media surat kabar, majalah atau televisi dalam bentuk yang lebih heroic, lebih santun, lebih populis dan sebagainya. Yang pasti peran penulisnya atau wartawan sangat mempengaruhi penampilan kembali dari politisi tersebut. Tidak jarang malah tercipta ruang dimana imanensi politik terganggu oleh aspek-aspek luar dirinya. Maksudnya, peristiwa politik tidak lagi murni dimainkan oleh para politikus tetapi juga oleh actor diluar politikus (salah satu contoh adalahjurnalis). prorepresentasi atau penampilan politisi melalui ruang digital dimana pencitraan dapat dilakukan secara ‘membabi buta’ sekedar membangun image ‘baik’, image ‘peduli rakyat’, image ‘berjiwa muda’, image ‘seorang pemimpin kharismatik’ dan sebagainya. Segala tingkah laku politisi tidak lagi tercipta berdasarkan logika politik, misalnya hubungan antara penguasa dan rakyat (principal – agent) dimana rakyat menuntut politisi mengabulkan. Tetapi yang terjadi justru penampakan para politisi itu sangat ditentukan oleh logika dan mekanisme media itu sendiri seperti ‘idola’ atau ‘pengidolaan’ politisi melalui berbagai mekanisme pencitraan yang mengikuti gaya media komunikasi dan informasi seperti iklan dll. Segalanya di poles habis untuk membangun citra yang bukan sebenarnya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa penampakan politisi secara nyata (present/presentasi) akan membentuk logos dan kebenaran yang dapat disaksikan secara langsung. Sedangkan penampakan politisi melalui sarana (represent/representasi) dapat menimbulkan ‘kesan’ atau image belaka yang kebenarannya belum tentu dapat diterima. Dan lebih parah penampakan secara virtual jauh-jauh lebih tidak realistis karena politisi sebenarnya tidaklah tampil tetapi justru dicitrakan dan menampakkan banyak ketidak benaran akan dirinya seolah-olah benar.

Surat Dari Seorang Sahabat tentang Tokoh Kontroversial.

Perawakannya tinggi besar, berkumis dan berjenggot, rambut agak gondrong tapi semuanya putih. Sembari mengisap rokok dalam-dalam, dia sering duduk di Dome Cafe, Tunjungan Plaza. Di meja cafe itu, juga duduk para politisi lintas parpol, penggerak massa, aktivis organisasi dan ketua-ketua paguyuban. Sosok berjuluk 'Jenggot Putih' tersebut tidak lain adalah Jalil Laconsina, putra Maluku keponakan mantan Gubernur Maluku Akib Latuconsina dan sepupu mantan Gubernur Maluku Saleh Latuconsina. Bagi sahabat-sahabat dekatnya, Jalil akrab disapa 'Abah' atau 'Bang Jalil', sapaan yang menunjukkan kedekatan dan keakraban. Jalil adalah mantan aktivis mahasiswa '77/'78 dan jam terbangnya di dunia aktivis dan kepengurusan ormas sungguh sulit dijangkau aktivis biasa. Dialah satu-satunya penandatangan Petisi 50 dari Jatim. Akibat menandatangani petisi itu serta juga aktivitasnya menantang Soeharto dekade '70-an, Jalil kemudian harus merasakan dinginnya bui di Penjara Koblen, Surabaya. Ia dipenjara karena perkara politik tanpa proses pengadilan. Dasar demonstran, di penjara pun dia menggerakkan para narapidana untuk menuntut hak-hak dasariah, seperti memperoleh makanan yang layak. Dia memprovokasi para napi supaya bergerak memprotes sipir penjara yang tega memangkas jatah makanan empat sehat lima sempurna. Rupanya penjara menjadi tempat silaturahmi bagi sang 'Abah' dengan para napi. Banyak napi saat itu kagum pada wawasan Jalil dan mereka tetap melanjutkan silaturahmi itu meski sudah berada di luar penjara. Dua tahun lalu, alumni penjara Koblen berkumpul dan bersilaturahmi halal bi halal dengan abah di sebuah hotel berbintang. Semua biaya ditanggung oleh Jalil, yang baru saja memperoleh rejeki halal. Saya trenyuh menyaksikan para mantan napi dan keluarganya itu. Begitu melihat Jalil, mereka sesenggukan dan merangkul Jalil. Para sahabat lama kembali bersatu. Masing-masing menceritakan betapa kesehariannya kini sangat sulit karena harga kebutuhan pokok yang terus melambung, apalagi setelah pemerintahan SBY-JK menaikkan harga bensin sampai duakali setahun pada 2005 lalu. Kenaikan harga bensin duakali dalam setahun itu tercatat pertamakali dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Seperti biasa, Jalil hanya menyimak sembari mengisap rokok Dji Sam Soe dalam-dalam. Usai pertemuan silaturahmi itu, saat malam semakin larut, Jalil mengajak saya untuk santap malam di restoran hotel tersebut sembari sedikit berbincang, dan saya pun semakin mengenal sosok kontroversial ini. Ternyata dibalik perawakannya yang sangar, dia adalah orang berhati lembut, dibalik penampilannya yang eksentrik ternyata dia gampang iba. Siapa saja yang datang kepadanya dan berkeluh-kesah tentang kepedihan hidup, pasti disantuninya. Tak jarang, sikap ini kemudian sering dimanfaatkan oleh mereka yang sebenarnya cuma ingin merogoh kocek sang abang. Teman-temannya sesama aktivis '77/'78 kini sudah bertebaran. Heri Akhmadi, sudah menjadi politisi Senayan dari PDIP, Ibrahim G Zakir (Bram Zakir) di Jakarta saat ini sudah menjadi rujukan para aktivis lapangan di Jakarta, bahkan Roem Tomatipasang, yang aktif memberdayakan masyarakat itu, kini sudah melanglang buana. Di lingkup Jatim, rekan-rekannya sesama mantan aktivis pun sudah berkibar di panggung politik dan ormas Jatim. Sebut misalnya, Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa, Ketua GP Ansor Jatim yang sekaligus Ketua PKNU Choirul Anam, juga sudah berkehidupan layak. Uniknya, Jalil tidak mau memilih jalan pintas jadi kaya dengan memanfaatkan lobi-lobi politik atau jejaringnya di kalangan pebisnis. Jalil lebih memilih untuk tetap di jalur kontroversial, yang tidak semua orang paham sepak-terjangnya. Contohnya, ketika nyaris setiap malam, dia kongkow-kongkow bersama (almarhum) KH Imam Jazuli (Gus Mik), tokoh Semaan Quran Jatim di Hotel Elmi Surabaya (Gus Dur sendiri segan pada Gus Mik). Banyak orang mengira, jamaah Elmi (salah-satu penggembiranya adalah Emha Ainun Najib) itu sedang mendem bir atau minum cocktail tiap malam, tapi sebenarnya, kalau disimak baik-baik dan diikuti dengan seksama, justru Jamaah Elmi itu sedang berbincang tentang tema-tema sufi dan politik, yang sulit dijangkau orang awam. Namun demikian, jangan salah sangka dulu. Jalil toh tetap membumi. Ketika menghadiri diskusi rutin Jamaah Elmi itu, sering pula Jalil mengajak para bromcorah, preman atau pengamen jalanan, untuk ikut menikmati santap malam di hotel. Kadang jumlah mereka sampai puluhan, dan mereka senang sekali bisa makan rutin nyaris seminggu dua kali bersama sang abah. Sembari makan, biasanya mereka bersenda-gurau dan kebiasaan Jalil ini dimulai sejak ia keluar dari penjara dan meniti karir bisnis dengan mendirikan perusahaan bernama PT Salamander Jaya. Suatu ketika saya tanya pada dia, kenapa dinamakan salamander? Itu kan nama binatang. ''Salamander itu binatang yang bisa hidup dimana saja, Rud. Harapanku, perusahaan ini bisa hidup dalam situasi apapun, termasuk dalam musim pancaroba politik...hehehe'' jawab Jalil singkat. Ajaibnya, PT Salamander memang tetap eksis ditengah krisis berkelindan sepanjang tahun 1997-1998. Rupanya, Jalil memang piawai menggerakkan roda bisnis dan ia acap pula membagi-bagikan uang hasil bisnis itu kepada wong cilik, yang diundangnya santap malam dan pulang diberi sangu segepok duit. Jangan ditanya soal main politik. Jalil ini justru dedengkot politisi Jatim. Banyak politisi, dari parpol apapun di DPRD Jatim dan DPRD Surabaya yang kenal, akrab dan sering sowan ke Jalil. Mereka sering terlihat dinasehati untuk tidak terlalu rakus makan uang APBD dan menghambur-hamburkan uang untuk studi banding. Jalil tahu perilaku para politisi itu. Suatu ketika, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Ir Soetjipto mengeluhkan ke Jalil, ihwal perilaku beberapa anggota DPRD dari PDIP yang bandel sering studi banding, sulit dinasehati DPP. Tanpa pikir panjang, Jalil pun membongkar kasus perselingkuhan sang politisi bandel itu di media massa. Seluruh tetangga kanan-kiri disamping rumah sang politisi dikirim edisi koran yang memuat skandal politisi itu secara gratis, spontan pada siang hari itu sang politisi menelepon Jalil, ingin ketemu. Saat bertemu di cafe Dome, sang politisi itu memohon ampun kepada Jalil. Dia menghiba-hiba agar Jalil tidak meneruskan serangan 'character assasination' itu. Jalil cuma menjawab singkat,''Jangan minta ampun ke saya, kamu tobat ke Tuhan, bukan ke saya,''. Bagi yang belum kenal dengan Jalil, sering sinis beranggapan, bahwa Jalil adalah preman, khususnya preman politik. Meski istilah preman itu sendiri sebenarnya masih layak diperdebatkan. Jalil jelas tidak bisa disamakan dengan para pengurus atau aktivis Pemuda Pancasila (PP), Pemuda Panca Marga (PPM) atau FKPPI. Justru sebaliknya, para aktivis ormas kepemudaan itu sangat hormat, tunduk dan patuh kepada Jalil. Pada tahun 2003, ketika Vedi Hadiz melakukan penelitian bertopik 'predatory capitalist' di tingkat lokal, saya membawa Vedi menemui Jalil dan Vedi mewawancarai Jalil sampai larut malam. Seakan tahu kesukaan Vedi, sebelum Vedi datang ke kantornya Jalil di Jl Makam Peneleh, Surabaya, Jalil sudah menyediakan sebotol champagne merah. Vedi pun agak terkejut, darimana Jalil tahu kebiasaannya meminum anggur itu. Tak lama berselang, diskusi pun berlangsung gayeng sembari sesekali meneguk secawan anggur. Jalil menjadi salah-satu narasumber bagi Vedi dan pada salah-satu tulisan Vedi yang terbit disebuah jurnal internasional, nama Jalil ikut termuat. Itulah sekelumit kisah 'Robin Hood' Surabaya. Ia kontroversial, sering dianggap preman meski anggapan itu sulit dibuktikan jika merujuk kepada apa dan bagaimana preman (free-man) itu. Jalil tidak pernah peduli dengan tudingan apapun kepada dirinya. Yang dia peduli adalah berpihak kepada mereka yang membutuhkan, tanpa kecuali. Ia akrab dengan para abang becak, para PKL, bercanda dengan pengamen-pengamen kecil, tapi dia juga bisa garang menghadapi politisi badung di Jatim dan Surabaya. Uniknya, acapkali saya menemukan dia ketika sendiri di ruang kerjanya yang semi-modern, menonton tayangan CNN atau BBC (meski ia tidak begitu paham bahasa Inggris), sembari ia membaca buku puisi Kahlil Gibran. Saya kadang tertawa ngakak, kalau sudah menemukan dia dalam keadaan begitu...(Surabaya Medio Februari 2009)

“Membangun Politik Lokal Yang Berbasis Kepentingan Publik ”

Surabaya merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika konstelasi politik lokal yang cukup signifikan sejak digelarnya Pemilu 1999 secara lebih demokratis. Para aktor politik Kota Surabaya mulai mengembangkan kebiasaan berpolitik baru yang berpangkal pada cara menghayati aspirasi masyarakat. Politik pembangunan lokal harus bisa menyerap sebaik mungkin aspirasi warga sekaligus transparan dalam menjalankan program-program pembangunan kota. Poitik lokal saat ini harus dibangun berdasarkan kepentingan dasar masyarakat yang ada. Politk harus merubah paradigma dari paradigma memimpin menjadi paradigma melayani masyarakat. Ini berarti bahwa politik lokal harus bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan guna melangsungkan hidupnya. Sebab melalui politik kebijakan-kebijakan publik bisa dirumuskan dan dilahirkan. Sehingga kebijakan-kebijakan publik tersebut bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Relasi politik dan masyarakat lokal yang demikian ini seringkali tidak dipahami oleh masyarakat maupun aktor-aktor politik yang ada. Sebaliknya, yang umum terjadi adalah para aktor politik bersikap masa bodoh dengan kepentingan masyarakat, kalaupun ada perhatian acapkali kepentingan masyarakat tersebut disalah gunakan sebagai alat tawar menawar (bargaining) politik. Sedangkan masyarakat pun juga tidak mau ambil pusing dengan urusan politik,sebab mereka sudah muak dan jenuh dengan perilaku aktor politik yang cenderung pragmatis dan oportunis. Kondisi tersebut saat ini sudah harus diperbaiki,oleh karena itu ada 3 faktor penting yang harus dijadikan titik tekan utama dalam melakukan perbaikan sosial ini, yakni : 1. Pelaku Politik Yang Paham Kondisi Masyarakat Arus Bawah dan Bervisi Global Guna mengetahui kondisi riil dalam masyarakat,maka mutlak diperlukan pelaku politik yang berasal dari masyarakat bawah. Pelaku politik yang pernah mengalami kehidupan sebagai masyarakat bawah, merupakan aktor politik yang sempurna untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Di sisi lain peralihan era dunia yang berlangsung begitu cepatnya membutuhkan kesiapan aktor politik untuk menghadapi kebutuhan global. Ini diperlukan untuk membawa kepentingan masyarakat menghadapi kondisi global. 2. Potensi Politik Daerah Akibat percepatan desentralisasi tanpa kesiapan memadai telah mendorong terjadinya amnesia terhadap potensi daerah. Aktor politik lokal pun sempat larut dalam euforia perpolitikan daerah dan menganggap kepentingan masyarakat daerah hanyalah bagian kecil pembangunan daerah. Sehingga potensi politik daerah belum terarahkan sebagaimana mestinya 3. Revitalisasi Politik Lokal Desentralisasi (otonomi daerah), pada satu sisi bisa menjadi peluang, namun di sisi lain bisa menjadi ancaman bagi jati diri bangsa. Karena itu diperlukan pemetaan terhadap peluang dan ancaman terhadap politik lokal atas adanya fenomena desentralisasi ini. Ini diperlukan untuk mempersiapkan bangunan politik lokal yang bernafaskan desentralisasi dalam bingkai NKRI.oleh Bidot Suhariyadi,Ketua SPAN (Surabaya People Action Network)

GERPOLEK (Gerilya-Politik-Ekonomi),Tan Malaka 1948

Sudah kepinggir kita terdesak! Sampailah konon sisa-ruangan yang tinggal bagi kita dalam hal politik, ekonomi, keuangan, dan kemiliteran. Inilah hasilnya lebih dari pada dua tahun berunding! Lenyaplah sudah persatuan Rakyat untuk menentang kapitalisme-imperialisme! Lepaslah sebagian besar daerah Indonesia ke bawah kekuasaan musuh. Kembalilah sebagian besar bangsa Indonesia ke bawah pemerasan-tindasan Belanda. Berdirilah pelbagai Negara boneka dalam daerah Indonesia, yang boleh diadu-dombakan satu dengan lainnya! Kacau-balaulah perekonomian dan keuangan dalam daerah Republik sisa. Akhirnya, tetapi tak kurang pula pentingnya terancamlah pula Tentara Republik oleh tindakan REORGANISASI DAN RATIONALISASI yang dalam hakekatnya menukar Tentara Republik menjadi tentara Kolonial: SATU TENTARA TERPISAH DARI RAKYAT UNUTK MENINDAS RAKYAT ITU SENDIRI. Alangkah besar perbedaannya keadaan sekarang dengan keadaan pada enam bulan permulaan Revolusi! Dikala itu 70 juta Rakyat Indonesia bertekat satu menentang kapitalisme/imperialisme! Segala alat dan sumber kekuasaan berada di tangan Rakyat Indonesia. Semua sumber ekonomi dipegang oleh Rakyat sendiri. Seluruhnya Rakyat serentak mengambil inisiatif membentuk laskar dan Tentara, mengadakan penjagaan di sepanjang pantai dan di tiap kota dan desa dan serentak-serempak mengadakan pembelaan dan penyerbuan! Dapatkah dikembalikan semangat 17 Agustus? Sejarah sajalah kelak yang bisa memberi jawab! Tetapi sementara putusan Sejarah itu dijalankan, maka kita sebagai manusia dan anggota masyarakat ini tak boleh diam berpangku tangan saja melihat gelombang memukul-mukul geladak Kapal Negara, yang sedang terancam karam itu. Saya rasa salah satunya Daya-Upaya untuk menyelamatkan Kapal Negara yang terancam karam itu, ialah pembentukan Laskar Gerilya dimana-mana, di darat dan di laut! Perasaan perlunya dibentuk laskar Gerilya dimana-mana itulah yang sangat mendorong saya, merisalah “SANG GERILYA” ini! Malangnya sedikit, penulis ini bukanlah seorang Ahli-Kemiliteran. cuma ada sedikit banyak bergaul dengan prajurit di dalam ataupun di luar negeri dan memangnya selalu tertarik oleh ilmu kemiliteran. Pengetahuan yang dipakai buat membentuk risalah ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari percakapan dengan para prajurit itu serta dari pembacaan Buku dan Majalah Kemiliteran. Tetapi bukanlah hasil pembacaan yang masih segar-bugar. Melainkan sebagian besarnya adalah hasil pembacaan lebih dari pada 30 tahun lampau. Tertumbuklah kemauan penulis ini hendak menjadi opsir di masa berusia pemuda di Eropa, pada pelbagai halangan dan rintangan maka terbeloklah perhatian kepada pembacaan beberapa Buku dan Majalah Militer, dalam suasana Perang-Dunia Pertama. Pengetahuan yang diperoleh di masa itulah yang masih dipegang sekarang! Pengetahuan itu memangnya mendapat beberapa perubahan selama bertahun-tahun di luar Negeri. Tetapi tinggal pengetahuan lama dan keadaan berada di antara empat tembok batu di belakang ruji-besi ini sama sekali tak ada pustaka kemiliteran, untuk menguji kembali pengetahuan yang dipergunakan dalam Risalah ini sebagai bahan. Dalam keadaan begini, maka mungkin sekali beberapa Hukum Keprajuritan, yang terpaksa dibentuk sendiri itu kurang tepat atau kurang memadai. Tetapi mengharap dan percaya sungguh, bahwa para Ahli dan Pahlawan akan mengambil yang baiknya saja dan akan membuang yang buruk; seterusnya akan menambah yang kurang dan mengurangi yang berlebih. Kami mengharap dan percaya pula, bahwa para Ahli dan Pahlawan akan memaafkan semua kekurangan dan kesalahan kami. Pokok perkara buat kami dalam keadaan terpaksa terpisah dari Masyarakat ini, bukanlah terutama MENYELESAIKAN soal Militer, sebagai bagian terpenting dari Revolusi ini, tetapi untuk MEMAJUKAN soal ini. Mudah-mudahan para-teman-seperjuangan yang lebih ahli dan lebih berpengalaman dalam keprajuritan itu, kelak akan mengambil inisiatif mengarang buku kemiliteran itu, yang lebih sempurna. Buku semacam itu perlu sekali buat mempopulerkan ilmu-keprajuritan di antara Rakyat serta Pemuda kita justru sekarang ini! Perkara latihan dan teknik Perang sengaja tiada kami majukan disini! Dalam hal ini latihan-Jepang selama dua-tiga tahun dan teristimewa pula latihan dan teknik perang selama dua-tiga tahun bertempur di medan peperangan Indonesia yang sesungguhnya itu, kami rasa sudah lebih dari pada memadai, dan diketahui oleh pulu ribuan prajurit kita sekarang. Yang kami majukan disini cuma beberapa Hukum-Kemiliteran yang kami rasa amat penting! Hukum Kemiliteran itulah, disamping pengetahuan yang lain-lain tentang politik dan ekonomi yang kami rasa harus dimiliki oleh SANG GERILYA, sebagai anggota atau pemimpin Laskarnya. Taktik Gerilya yang mengacau-balaukan Tentara Napoleon di Spanyol pada abad yang lalu; taktik Gerilya sekepal Laskar-Boor yang mengocar-kacirkan Tentara Inggris yang kuat-modern pada permulaan abad ini di Afrika-Selatan, taktik Gerilya yang memusing-menggila-bingungkan Tentara ber-mesinnya Fasis Jerman di Rusia pada perang Dunia kedua yang baru lalu ini ……………. Taktik dan Laskar Gerilya adalah senjata yang maha-tajam bagi Rakyat Miskin tertindas; bersenjata serba sederhana saja, untuk menghalaukan musuh yang bersenjatakan modern. Mudah-mudahan Risalah, yang tertulis tergesa-gesa dalam keadaan serba sulit ini akan memberikan faedah kepada pemuda/pemudi, pahlawan-perwira pembela bangsa dan Masyarakat-Murba Indonesia Raya! Rumah Penjara Madiun, 17 Mei 1948 Penulis T A N M A L A K A

Sang Revolusioner Indonesia, Tan Malaka.

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 – wafat di Jawa Timur, 21 Februari 1949 dalam umur 51 tahun) adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris. Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai "Pahlawan revolusi nasional" melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang tahun 1963. Tan Malaka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat. Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Sutan Sjahrir bulan Juni 1946 oleh "sekelompok orang tak dikenal" di Surakarta sebagai akibat perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda. Riwayat: Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda. Perjuangan: Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya. Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar. Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh. Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”. Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI. Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso. Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun. Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis "Menuju Republik Indonesia". Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925. Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya "Tan Malaka Bapak Republik Indonesia" memberi komentar: "Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah…." Madilog: Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama. Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia. Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya. Pahlawan: Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu. Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta. Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang Sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV, Harry A Poeze kembali merilis hasil penelitiannya, bahwa Tan Malaka ditembak pasukan TNI di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada 21 Februari 1949. Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional. Tan Malaka dalam fiksi: Dengan julukan Patjar Merah Indonesia Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Patjar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air-nya, Indonesia, dari kolonialisme Belanda. Karena kegiatannya itu, ia harus melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buruan polisi rahasia internasional. Salah satu roman Patjar Merah yang terkenal adalah roman karangan Matu Mona yang berjudul Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Nama Pacar Merah sendiri berasal dari karya Baronesse Orczy yang berjudul Scarlet Pimpernel, yang berkisah tentang pahlawan Revolusi Prancis. Dalam cerita-cerita tersebut selain Tan Malaka muncul juga tokoh-tokoh PKI dan PARI lainnya, yaitu Muso (sebagai Paul Mussotte), Alimin (Ivan Alminsky), Semaun (Semounoff), Darsono (Darsnoff), Djamaluddin Tamin (Djalumin) dan Soebakat (Soe Beng Kiat). Kisah-kisah fiksi ini turut memperkuat legenda Tan Malaka di Indonesia, terutama di Sumatera. Beberapa judul kisah Patjar Merah: Matu Mona. Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Medan (1938) Matu Mona. Rol Patjar Merah Indonesia cs. Medan (1938) Emnast. Tan Malaka di Medan. Medan (1940) Tiga kali Patjar Merah Datang Membela (1940) Patjar Merah Kembali ke Tanah Air (1940) Buku Dari Pendjara ke Pendjara: Menuju Republik Indonesia Dari Pendjara ke Pendjara, autobiografi Madilog Gerpolek (WikiPedia.com)